Laporan Wartawan Tribun Jakarta, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan pertemuan dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) untuk membahas upaya penyelesaian konflik sepakbola Indonesia.

"Saya sudah menerima surat dari FIFA tertanggal 26 November 2012. Saya kemudian berkonsultasi dengan Ketua KOI, KONI dan Agum Gumelar apa kira-kira maksud dari surat FIFA dan apa yang harus dilakukan pemerintah,"kata Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng ditemui di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (5/12/2012).

Setelah melakukan pertemuan itu, menurut Andi Mallarangeng, kemudian Kemenpora sepakat untuk menggelar pertemuan dengan PSSI dan KPSI untuk membahas upaya penyelesaian konflik sepakbola Indonesia.

Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (5/12/2012) sore, hadir Menpora, Andi Mallarangeng, Deputi Menpora, Djoko Pekik Irianto, perwakilan dari PSSI, Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfudz, anggota Komite Eksekutif PSSI, Bob Hippy, dan CEO PT LPIS Widjajanto.

Sedangkan dari KPSI turut hadir, Ketua Umum KPSI, La Nyalla Mahmud Matalitti, CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, dan anggota Joint Committee dari KPSI Togar Manahan Nero, Hinca Panjaitan, dan Djamal Aziz.

Pertemuan antara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), dan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) terjalin beberapa kesepakatan.

Kesepakatan yang dicapai dalam rapat tersebut yaitu:

1. Semua pihak sepakat untuk semaksimal mungkin menghindari sepakbola dari sanksi yang akan dijatuhkan oleh FIFA.

2. Di dalam menyelesaikan konflik sepakbola nasional masing-masing pihak harus bekerja berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati di dalam MOU yang ditandatangani di Kuala Lumpur, Malaysia (20/9/2012).

3. Terkait Kongres PSSI, verifikasi peserta dilakukan oleh Joint Committee berdasar pada voter Kongres Solo. Jadi tidak ada Kongres PSSI di bawah kepengurusan Djohar Arifin ataupun Kongres PSSI KLB di bawah kepengurusan La Nyalla Mahmud Matalitti

4. Jika ada yang belum bisa disepakati, maka kedua belah pihak meminta kepada konfederasi sepakbola Asia (AFC) untuk meminta apa yang bisa dilakukan untuk mencari keputusannya.

"Saya mengingatkan kepada kedua pihak untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh mencari solusi. Kalau terjadi kebuntuan maka pemerintah akan menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kewenangan pemerintah dalam hal ini sudah jelas beberapa waktu lalu pemerintah juga melakukan kewenangan ini dengan tegas," tuturnya.