Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Politisi Australia Akan Dipaksa Ungkap Status Kewarganegaraan

Perdana Menteri Malcolm Turnbull berupaya mengakhiri ketidakpastian dalam isu kewarganegaraan sejumlah politisi Australia.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull berupaya mengakhiri ketidakpastian dalam isu kewarganegaraan sejumlah politisi Australia.

Dia mengumumkan rencana untuk mewajibkan para politisi untuk mengajukan pernyataan ketika mereka terpilih sebagai anggota parlemen dan senator. Isinya menyatakan bahwa mereka bukanlah warga negara selain Australia.

PM Turnbull menjelaskan dengan ketentuan seperti ini para politisi yang pernah menjadi warga negara lain diharuskan menyebutkan dimana dan kapan mereka membatalkan kewarganegaraan tersebut.

Pengumuman PM Turnbull ini disampaikan beberapa hari setelah Ketua Senat Australia Stephen Parry menyusul sejumlah politisi sebelumnya yang dipandang tidak memenuhi syarat menjadi anggota parlemen sesuai ketentuan Pasal 44 Konstitusi Australia.

Sistem baru ini nantinya akan ditangani oleh kantor parlemen yang mengawasi keuangan para politisi.

"Ini bukan audit. Tanggung jawabnya berada di tangan setiap anggota dan setiap senator untuk mengungkapkan sepenuhnya sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya," jelas PM Turnbull.

Begitu kedua kamar parlemen menyetujui aturan baru ini, maka seluruh anggota DPR dan senator akan diberi waktu 21 hari untuk membuat pernyataan.

Ketentuan ini juga akan berlaku bagi anggota yang baru dilantik.

Berikut pernyataan mengenai ketentuan baru:

Parlemen menentukan bahwa pertama, tidak lebih dari 21 hari dari tanggal penetapan dan sebagai konsekuensi pelantikan sebagai anggota, maka setiap anggota harus menambahkan ke registrasi mereka pernyataan yang mencakup hal-hal berikut:

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas