Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tiga Pasal Dalam UU MD3 Dianggap Bernuansa Otoriter

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia diserang karena telah mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang mereka untuk…

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia diserang karena telah mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang mereka untuk menghalangi penyelidikan korupsi dan bahkan mengajukan tuntutan terhadap kritik yang diajukan terhadap mereka.

Poin utama:

• Para pengritik UU ini mengatakan bahwa itu seperti "tindakan otoriter"

• Penentang UU ini sedang mempersiapkan uji materi di MK

• Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anggota DPR dari kritik dan penuntutan

• KPK selama ini telah menyelidiki para politisi

Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang direvisi bisa juga memungkinkan anggota Dewan untuk memaksa polisi membawa seseorang ke DPR untuk diinterogasi oleh para politisi.

Penolakan terhadap perubahan tersebut telah memunculkan ratusan ribu tanda tangan sejak disahkan-nya UU tersebut pada 12 Februari, dan uji materi di Mahkamah Konstitusi sudah dipersiapkan.

UU MD3 ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret kecuali Presiden Joko Widodo -yang partainya sendiri memimpin revisi tersebut- meratifikasinya lebih cepat.

Para pengamat mengatakan bahwa UU tersebut sebagian besar tidak diketahui karena disahkan bersamaan dengan Undang-Undang LGBT yang kontroversial.

Dini Purwono, tim hukum internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan uji materi yang menentang 3 pasal dalam UU MD3 yang dianggap pasal karet.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Add Friend
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas