Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Australia Barat Bisa Pecat Anggota Dewan Kota Bermasalah

Pemerintah Australia Barat (WA) akan diberi kewenangan baru untuk menghadapi anggota dewan kota yang bermasalah di bawah undang-undang…

Pemerintah Australia Barat (WA) akan diberi kewenangan baru untuk menghadapi anggota dewan kota yang bermasalah di bawah undang-undang baru yang penyusunannya dipicu oleh sejumlah kesulitan yang terjadi di Dewan Kota Perth.

Perundang-undangan yang diperkenalkan ke Parlemen Negara Bagian Australia Barat ini akan memungkinkan Pemerintah untuk menangguhkan atau memecat individu anggota dewan kota yang gagal melaksanakan fungsi atau tugas mereka, atau siapa saja yang tindakannya menyebabkan disfungsi di dalam dewan kota mereka.

Dewan kota yang dituduh melakukan pelanggaran yang akan mendiskualifikasi mereka dari dewan, atau juga terbukti benar-benar melanggar Peraturan Pemerintah Daerah, juga dapat ditangguhkan atau dipecat.

Saat ini, Pemerintah memiliki kekuatan untuk memecat atau menangguhkan seluruh dewan tapi bukan individu anggota dewan.

Pemerintah Australia Barat menunjuk pada sejumlah isu yang baru-baru ini terjadi di Kota Perth, yang berpuncak pada penghentian sementara dewan tersebut, untuk menunjukkan mengapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu diubah.

"Anda hanya perlu melihat kejadian terkini untuk melihat betapa rumitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah saat ini," kata Menteri Urusan Pemerintahaan Lokal Australia Barat, David Templeman.

"Ini adalah mekanisme yang saya harapkan tidak akan digunakan secara luas."

Menteri: Lisa Scaffidi bukan target

Pemerintah negara bagian Australia Barat sebelumnya telah mensinyalkan akan menggunakan undang-undang baru ini untuk menyingkirkan walikota Perth yang tengah ditangguhkan statusnya, Lisa Scaffidi, tapi David Templeman mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak akan berlaku mundur dan tidak dibuat untuk ditujukan untuk menyasar individu tertentu.

Dukungan dari kalangan oposisi Partai Liberal atau para anggota parlemen dari partai lain masih diperlukan untuk memastikan UU ini berhasil lolos di Parlemen, dimana sejauh ini pihak Oposisi belum menyatakan sikap pastinya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas