Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Australia Akan Minta Maaf Atas Pelecehan Anak-Anak

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi bagi para korban pelecehan seksual anak-anak…

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi bagi para korban pelecehan seksual anak-anak yang dilakukan oleh berbagai institusi, yang akan disampaikan 22 Oktober mendatang.

PM Turnbull mengatakan hal tersebut hari Rabu (13/6/2018) sebagai jawaban resmi dari pemerintah atas Komisi Kerajaan yang melakukan penyelidikan mengenai Respon Institusi Berkenaan dengan Pelecehan Seksual Anak-anak yang berjalan lima tahun.

Perdana Menteri mengatakan bahwa 104 dari 122 rekomendasi yang disarankan oleh Komisi akan dterima termasuk pembentukan kantor nasional bagi keselamatan anak-anak.

Pemerintah juga mengatakan akan mempertimbangkan 18 rekomendasi lainnya, dan tidak satu pun yang ditolak.

Satu rekomendasi yaitu akan menjadi tindak pelanggaran hukum bila tidak melaporkan adanya anak yang menghadapi resiko sedang dipertimbangkan karena tidak semua negara bagian menyetujui kata-kata berkenaan derngan hal tersebut.

Komisi Kerajaan tersebut juga merekomendasikan untuk memaksa pendeta untuk melaporkan informasi yang mereka terima ketika umat datang mengaku dosa.

Jaksa Agung Australia Christian Porter mengatakan bahwa dia mendukung rekomendasi yang kontroversial tersebut.

Namun Kantor Keuskupan Katolik Australia mengatakan tidak ada cukup bukti bahwa membuat para pendeta melaporkan informasi dari pengakuan dosa akan meningkatkan keamanan anak-anaik.

Sekarang sebuah komite dibentuk untuk menentukan bentuk permintaan maaf yang disampaikan Turnbull 22 Oktober mendatang, yang bersamaan dengan Minggu Anak-anak Nasional Australia.

Pemerintah mengatakan bahwa syarat bagi korban untuk mengajukan permintaan kompensasi akan \'relatif tidak rumit\' karena skema ini memang dimaksudkan untuk tidak diperdebatkan di pengadilan.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas