Tribunnews.com

Aturan Mekanisme PPN Penyerahan LPG 3 Kg Diterbitkan

Kamis, 29 Desember 2011 09:29 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak mengeluarkan aturan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung tiga kilogram.

Ketentuan tersebut yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-40/PJ/2011 berisi tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Dan Surat Setoran Pajak atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram.

Adapun isi dari peraturan tersebut adalah Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 kg sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk membuat faktur pajak pada saat menyampaikan permintaan pembayaran subsidi jenis BBM tertentu dan/atau LPG 3 kg kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) subsidi jenis BBM Tertentu dan/atau LPG 3 Kg.

Selanjutnya, KPA akan melakukan penelitian dan verifikasi terhadap permintaan pembayaran subsidi tersebut. Atas dasar hasil verifikasi yang dilakukan, maka Badan Usaha membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang ditandatangani oleh Kantor Pelayanan Perbendahara Negara (KPPN) atas nama Badan Usaha.

"Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan dan penyetoran PPN atas penyerahan LPG Tabung tiga kilogran, sehingga alur mekanisme subsidi menjadi lancar," tulis Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Pajak, Dedi Rudaedi dalam siaran pers, Kamis (29/12/2011).

Sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2011, Menteri Keuangan telah mengatur mekanisme pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kilogram yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

Dalam Peraturan Menteri ini, disebutkan bahwa subsidi LPG Tabung 3 Kg yang terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas subsidi harga, bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dan juga sebagai pengganti penggunaan minyak tanah dalam APBN dan/atau APBN-P.

0 Komentar

Silahkan login untuk memberikan komentar
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved