Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Terus Kawal Proses Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Saat ini tengah dibahas mengenai realisasi saham untuk pemerintah pusat dan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Pemerintah Terus Kawal Proses Divestasi 51 Persen Saham Freeport
TRIBUNNEWS/APFIA
Konferensi pers paparan kesepakatan perundingan antara Pemerintah RI dan Freeport Indonesia di Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (29/8/2017). Konferensi pers ini dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menkeu Sri Mulyani dan bos Freeport McMoran Richard Adkerson. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan perundingan divestasi saham Freeport 51 persen kepada pemerintah masih terus didiskusikan.

Diharapkan tahun 2019 sudah dapat diselesaikan mengenai detilnya.

"Divestasi sedang dirundingkan, tapi kita mau 2019 sudah selesai," ungkap Luhut Binsar Pandjaitan saat menggelar temu media di kantornya, di Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Luhut menyebutkan saat ini tengah dibahas mengenai realisasi saham untuk pemerintah pusat dan daerah bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

"Sekarang lagi dibicarakan antara pemerintah pusat dan pemda, berapa persen pemda mungkin 5 persen -10 persen," ungkap Luhut.

Sedangkan untuk penilaian atau valuasi saham Freeport akan sesuai dengan nilai market.

"Kita serahkan ke market, independen yang menilai keduabelah pihak. Jadi ada kajian dan formulanya, tapi tidak ikut dengan cadanganannya," papar Luhut.

Freeport dan pemerintah Indonesia pun telah mencapai kesepakatan ada empat poin yang disepakati yaitu pelepasan saham sebesar 51 persen, pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter, menjamin penerimaan negara akan lebih besar.

Kemudian poin keempat adalah perpanjangan masa operasi, perpanjangan akan diberikan 2x10 tahun  sesuai dengan persetujuan Presiden  sesuai dengan UU Nomor 4 tahun 2009.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas