Kwik Kian Gie: Menggeber Proyek Infrastruktur Tapi Modal Kurang Bisa Memicu Resesi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besar pasak daripada tiang! Keinginan Presiden Joko Widodo menggeber proyek infrastruktur sepertinya tidak sejalan dengan penerimaan negara yang masih seret.

Dengan realisasi penerimaan akhir September 2017 61,5 persen dari target yakni Rp 770,7 triliun, amunisi dana infrastruktur terbilang mini. Ini belum termasuk kondisi perusahaan negara yang mendapat penugasan proyek infrastruktur.  

Itulah sebabnya, belakangan menguar usulan agar pemerintah menunda ambisi menyelesaikan proyek infrastruktur. 

Besarnya pendanaan infrastruktur bisa membebani keuangan negara yang bisa berefek negatif bagi perekonomian nasional, yakni terseret ke jurang resesi. 

Menurut ekonom sekaligus politikus senior Kwik Kian Gie, perjalanan ke jurang resesi terlihat dari kelangkaan modal yang terjadi.

Banyak proyek infrastruktur telah memacu investasi, tapi pendanaannya jauh dari harapan. 

Kwik menyebut, ekonomi Indonesia saat ini sejalan dengan teori overinvestment. Inti dari teori overinvestment adalah kegiatan investasi lebih besar dari tabungan yang menyebabkan pembiayaan investasi dengan kredit bank. 

"Artinya, selama gelombang pasang, pembentukan modal sendiri atau equity capital tertinggal dibanding dengan kesempatan dan gairah investasi," kata Kwik di seminar nasional di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Rabu (11/10/2017).

Jika kelak kredit bank berkurang, investasi mini. Saat itu, krisis dimulai. "Ini harus dicegah dari sekarang, dengan mengerem investasi," jelas mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Makanya, pemerintah harus melakukan penjadwalan kembali proyek-proyek besar. Kredit komersial dari luar negeri juga harus dikendalikan. "Kebijakan uang ketat (tight money policy), harus diberlakukan," tandas Kwik.