Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tertibkan Penambang Liar, Pertamina Tak Boleh Beri Ganti Rugi

Pertamina EP selaku KKKS, tidak diperbolehkan mengeluarkan dana apabila ada tuntutan ganti rugi yang diminta penambang liar yang menyerobot

Tertibkan Penambang Liar, Pertamina Tak Boleh Beri Ganti Rugi
https://bacaanpagi
ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero), melalui anak usahanya PT Pertamina EP selaku KKKS, tidak diperbolehkan mengeluarkan dana apabila ada tuntutan ganti rugi yang diminta penambang liar yang menyerobot sumur minyak di wilayah kerja mereka.

“Namanya juga ilegal, liar. Pertamina atau KKKS lain tak boleh mengeluarkan dana untuk kegiatan ilegal. Yang diperlukan adalah sosialisasi kegiatan penyerobotan dan pengeboran sumur minyak. Itu tugas semuanya, terutama pemerintah dan SKK Migas serta KKKS,” ujar Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Satya W Yudha di Jakarta, Rabu (13/12/2017).

Menurut Satya, migas adalah domain pemerintah pusat. Karena itu, segala aktivitasnya, termasuk pengeboran, dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk pemerintah pusat, yaitu KKKS. Apabila masyarakat kemudian mengebor, apalagi menyerobot sumur minyak yang ada di wilayah kerja KKKS tanpa persetujuan pemerintah pusat, aktivitas tersebut adalah ilegal.

“Itu yang harus ditindak dan disosialisasikan sehingga masyarakat paham apa yang mereka lakukan. Kalaupun ada dana CSR (corporate social responsibility) yang dikeluarkan KKKS, itu bukan berarti pengganti dari kegiatan illegal drilling,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 21 November 2017, Polres Musi Banyuasin dibantu oleh SKK Migas, Pertamina EP Asset 1 Field Ramba (unit operasional PT Pertamina EP), Satpol PP Muba, Kodim Muba, dan Dinas ESDM Sumatera Selatan, menutup 20 sumur minyak milik negara di Mangunjaya, Kecamatan Babattoman, salah satu wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba.

Namun, penutupan sumur tersebut mendapat tentangan oknum penambang liar yang tak mau sumurnya ditutup dan stagger (alat bantu untuk mengebor sumur) dirobohkan. Bahkan, sehari setelah penutupan, dua sumur dirusak/dibuka kembali oleh penambang liar. Mereka bahkan menuntut ganti rugi atas modal yang dikeluarkan untuk menambang sumur di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba, selain meminta legalisasi atas kegiatan penambangan.

Satya mengakui, kegiatan penyerobotan dan pengeboran sumur minyak ilegal pasti dibekingi oleh pihak tertentu, baik perusahaan maupun individu, yang memiliki dana. Masyarakat hanya dijadikan pekerja sedangkan keuntungan besar diperoleh penyandang dana. “Tidak ada ceritnya masyarakat kecil yang gunakan alat complicated, pasti ada oknum,” katanya.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sanusi
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas