Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Serah Terima Blok Mahakam, Kepala SKK Migas: Ini Urusan Bisnis, Tidak Ada Isu Nasionalisasi

Lapangan minyak dan gas di rawa-rawa besar muara Sungai Mahakam itu kini telah beralih ke tangan putra-putri Indonesia.

Serah Terima Blok Mahakam, Kepala SKK Migas: Ini Urusan Bisnis, Tidak Ada Isu Nasionalisasi
Tribunnews.com/Gita Irawan
Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam (kiri) menerima plakat simbolik hak kelola WK Magakam dari Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi (kanan) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN -- Alih kelola secara resmi Blok Mahakam dari Total Exploration and Production Indonesie (TEPI) kepada PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) telah dilaksanakan pada malam pergantian tahun Minggu, (1/1/2018) di Club House Gunung Utara, Balikpapan.

Itu artinya pengelolaan lapangan-lapangan minyak dan gas di rawa-rawa besar muara Sungai Mahakam itu kini telah beralih ke tangan putra-putri Indonesia.

Di sisi lain, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa dalam serah terima tersebut tidak ada isu nasionalisasi.

Ia justru melihat bahwa serah terima tersebut adalah hal yang biasa dalam bisnis dan itu artinya, pengelola wilayah kerja mahakam berikutnya yaitu Pertamina Hulu Mahakam (PHM)

"Jadi serah terima wilayah kerja Mahakam ini adalah hal yang biasa, hal yang normal. Tidak ada isu nasionalisasi, tidak ada isu-isu  yang berwarna nasional. Ini urusan business to business," kata Amin dalam sambutannya.

Amin juga menekankan bahwa PHM sebagai operator terbaru di WK Mahakam diharapkan dapat memberi pemasukan bagi negara.

"SKK Migas melihat pengelola Blok Mahakam adalah business partner.  Bagi negera, Blok Mahakam dilihat sebagai yang menghasilkan gas yang kemudian menghasilkan penerimaan negara dari migas. Tentunya bukan semata-mata gas, ada kondensat juga. Tapi yang penting adalah penerimaan keuangan negara dari migas," kata Amin.

PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) menjadi pemegang hak kelola mayoritas di Blok Mahakam yaitu sebesar 51%.

TEPI paling banyak hanya akan memegang 39% hak kelola. Sedangkan pemerintah daerah diberikan hak kelola maksimal 10%.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas