Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Ketentuan Membawa Uang Kertas Asing, BI Tetapkan Sanksi Denda Maksimal Rp 300 Juta

“Uangnya akan diambil dari uang satu miliar itu, kan ada denda 10% dengan maksimum Rp 300 juta.

Soal Ketentuan Membawa Uang Kertas Asing, BI Tetapkan Sanksi Denda Maksimal Rp 300 Juta
Syahrizal Sidik/Tribunnews.com
Gubernur BI Agus Martowardojo 

Laporan Reporter Kontan, Arsy Ani Sucianingsih 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Bank Indonesia (BI) baru saja mengeluarkan peraturan terkait pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, BI telah melakukan penyempurnaan mengenai UKA di mana sebelumnya peraturannya terpisah dalam beberapa aturan dan lebih kepada rupiah ataupun valas.

“Nah sekarang dengan adanya peraturan BI itu kalau membawa UKA ke Indonesia itu harus dilakukan oleh bank atau lembaga jasa keuangan (LJK) yang berizin,” ujarnya saat di temui di gedung Kemkeu Selasa (13/3/2018).

Agus menjelaskan, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018 tersebut ditegaskan tentang prosedur dan berapa denda yang akan di kenakan.

“Tertentu itu akan memperoleh denda apabila tidak bisa berikan bukti bahwa mereka itu melakukan impor sesuai izinnya,“ ujarnya.

Menurutnya, hal ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa sistem moneter di Indonesia termasuk peredaran uang rupiah dan valuta asing dalam jumlah dan dalam kondisi yang bisa di kelola dengan baik.

Sementara teknisnya, sanksi denda yang dikenakan 10% atau maksimal RP 300 juta akan di ambil dari dana ketentuan maksimal tersebut atau Rp 1 miliar.

“Uangnya akan diambil dari uang satu miliar itu, kan ada denda 10% dengan maksimum Rp 300 juta. Tentu bagian yang nanti akan di laksanakan operasionalnya oleh bea dan cukai dan bekerja sama dengan BI,” tambahnya.

Baca: Wow, Jadi Box Office, Film Black Panther Raup Pendapatan 1 Miliar Dolar di Seluruh Dunia

Baca: Saran ICW ke KPK: Abaikan Saja Usulan Wiranto

Secara terpisah Kepala Ekonom SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi menilai, peraturan tersebut bertujuan untuk mencegah gangguan terhadap nilai tukar lantaran aktivitas seperti ini jika sering dilakukan dalam jumlah yang besar.

“Selain itu hal tersebut bisa juga cegah kejahatan spt money laundering. Sementara untuk denda uang lebih untuk membuat kebijakan ini kredibel dan efektif,” kata Eric.

 
 

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas