Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Sri Mulyani Sudah Teken Revisi Perpres 191, BBM Premium Wajib Disalurkan ke Seluruh Indonesia

“Sudah. Tadi Bu Menteri Keuangan sudah paraf. Mungkin sudah ditandatangani Bu Menteri sekarang.”

Sri Mulyani Sudah Teken Revisi Perpres 191, BBM Premium Wajib Disalurkan ke Seluruh Indonesia
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mobil tangki BBM melintas di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta, Selasa (8/5/2018). 

Laporan Reporter Kontan, Ghina Ghaliya Quddus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah teken aturan penambahan kuota untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium pada tahun ini. Dengan adanya revisi Perpres 191, premium wajib disalurkan ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di luar wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) seperti sekarang ini

“Sudah. Tadi Bu Menteri Keuangan sudah paraf. Mungkin sudah ditandatangani Bu Menteri sekarang,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Namun demikian, Mardiasmo belum merinci seperti apa alokasinya dalam revisi aturan tersebut. “Nanti saya cek dulu, yang jelas secara hukum sudah,” ujarnya.

Dengan ditekennya aturan ini oleh Sri Mulyani, maka aturan ini tinggal naik ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan ke Presiden.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas, M. Fanshurulah Asa menyatakan, dalam data BPH Migas pada tahun 2017 realisasi penyaluran premium di Jamali saja mencapai 5,1 juta kilo liter (KL).

Baca: Pengembang Mobil Listrik Juga Menunggu Sikap Tegas Pemerintah Soal Pajak

Baca: Istana Pecat Admin Akun Twitter Jokowi yang Posting Cuitan JKT48

Itu artinya butuh paling tidak penambahan volume yang sama untuk tahun ini jika perpres baru diterbitkan dan premium wajib tersedia di Jamali juga.

"Data BPH Migas tahun 2017 realisasi 5,1 juta Kl untuk Jamali. Artiya kalau nanti setelah perpres keluar minimal 7,5 juta KL (kuota APBN 2018) plus 5,1 juta KL artinya 12,5 juta KL," kata Fanshurulah.

Ia bilang, meskipun regulasi baru diterapkan menjelang akhir semester pertama tahun ini, namun kebutuhan premium diproyeksikan tetap tinggi karena adanya pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah kendaraan bermotor serta adanya perubahan pola konsumsi bahan bakar.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas