Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Integrasi PGN-Pertagas Dukung Komitmen Pemerintah Berantas Calo Gas

selama ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki jaringan pipa justru memperoleh alokasi gas dan memungut margin yang tinggi

Integrasi PGN-Pertagas Dukung Komitmen Pemerintah Berantas Calo Gas
TRIBUN SUMSEL/TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO
LEBIH MURAH DARI ELPIJI - Seoarang pegawai Perusahan Gas Negara (PGN) melakukan pemeriksaan sekaligus perawatan rutin kepada konsumen di salah satu rumah makan siap saji, Palembang, Rabu (22/11/2017). Produsen gas alam PGN dapat efisien sekitar 40 persen dibanding sebelumnya menggunakan LPG.TRIBUN SUMSEL/ABRIANSYAH LIBERTO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Integrasi PT Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bakal mempermudah target pemerintah menciptakan harga gas yang lebih terjangkau bagi pelanggan industri dan rumah tangga di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menuturkan, subholding gas yang terbentuk dari penyatuan dua perusahaan tersebut bakal mempersempit ruang gerak calo-calo gas yang selama ini membuat harga gas ke tangan pengguna menjadi tinggi.

Marwan menuturkan, selama ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki jaringan pipa justru memperoleh alokasi gas dan memungut margin yang tinggi sehingga menyebabkan harga jual gas menjadi mahal.

Tingginya harga gas di Indonesia, membuat daya saing industri menjadi rendah sehingga mengurangi kegiatan produksi. Ujungnya, penerimaan negara dari pajak penghasilan industri menjadi tersendat sehingga praktik calo gas dipastikan merugikan negara.

"Momentum subholding gas ini seharusnya membuat pemerintah berani bertindak tegas bahwa broker gas harus hilang. Supaya harga gas yang dibayar konsumen itu murni sesuai dengan harga gas di hulu ditambah dengan biaya penyaluran di midstream dan downstream saja," kata Marwan saat dihubungi, Kamis (12/7/2018)‚Äč

Menurut Marwan, efisiensi biaya operasional dan investasi yang tercipta dengan terintegrasinya bisnis PGN dan Pertagas, tidak bisa serta merta menekan harga gas secara signifikan tanpa adanya dukungan dari pemerintah.

PGN dan Pertagas sebagai penguasa 96 persen pipa transmisi dan distribusi di Indonesia membutuhkan dukungan tersebut demi menciptakan harga gas yang lebih terjangkau bagi para pelanggannya.

"Pemerintah yang akan berhadapan dengan broker ini yang punya kekuatan besar. Dengan penggabungan itu memang harapan kita bisa diperoleh sinergi yang membuat harga gas lebih rendah. Tetapi ada akuisisi atau tidak, perlu ketegasan dan keberanian pemerintah untuk memberantas percaloan kalau tujuannya mau mempermurah harga gas," ungkapnya.

Sebagai pemilik 100 persen saham PT Pertamina (Persero) selaku induk usaha dari PGN, Marwan berpendapat secara tidak langsung Pemerintah bisa menginstruksikan kepada PGN untuk tidak lagi menjual gas kepada para calo sehingga salah satu tujuan untuk menyediakan harga energi yang lebih murah bisa tercapai.

Sebelumnya, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan hilangnya kompetisi usai perusahaannya mengakuisisi 51 persen saham Pertagas bisa menciptakan banyak hal positif ke depan. Menurut Jobi, selama ini di lapangan kedua perusahaan saling bersaing dalam membangun pipa gas demi melayani pelanggannya masing-masing.

Namun setelah akuisisi, PGN bisa menyelaraskan biaya investasi pembangunan pipa yang selama ini tumpang tindih dengan Pertagas. Dengan begitu, biaya investasi infrastruktur akan lebih rendah sehingga harga gas bisa diupayakan ditekan menjadi lebih murah.

“Itu yang kita upayakan, dapat menjual gas sesuai harga dari Peraturan Menteri yang baru. Supaya pemerintah bisa menepati janjinya, supaya konsumen bisa dapat harga yang optimal," jelas Jobi.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas