Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Rancang Aturan Baru Taksi Online, Kemenhub Kumpulkan Pengemudi

Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan pengganti Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108

Rancang Aturan Baru Taksi Online, Kemenhub Kumpulkan Pengemudi
Apfia Tioconny Billy
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat (14/9/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan peraturan pengganti Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek termasuk di dalamnya mengenai angkutan online.

Untuk menyiapkan aturan tersebut, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengajak 16 asosiasi pengemudi taksi online untuk merumuskan aturan baru, sehingga aturan akan mengayomi para pengemudi.

"Kita menyampaikan beberapa aliansi yang kita undang, ada 16 yang kita harapkan representasi dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan usulan-usulan, penyempurnaan pengganti 108," ungkap Budi Setiyadi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Jumat (14/9/2018).

Pertemuan dengan para asosiasi sudah berlangsung hari ini (14/9/2018) lalu akan ada pertemuan lanjutan minggu depan dan sesuai dengan perintah dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Budi Setiyadi menargetkan peraturan baru tersebut selesai bulan depan.

"Saya minta bekerja cepat, minimal bulan depan saya sudah uji publik konsep yang disepakati," ujar Budi Setiyadi.

Ada 10 pasal yang dicabut oleh yang meliputi argometer, stiker, dokumen perjalanan yang sah, persyaratan teknis perijininan (minimal 5 kendaraan, tempat menyimpang kendaraan, bengkel), STNK atas nama badan hukum, badan hukum koperasi tempat menyimpan kendaraan, SRUT dan Buku Uji Kendaraan, larangan perusahaan aplikasi, sanksi tanda khusus.

Nantinya aturan baru akan menggantikan aturan yang dibatalkan tersebut dan akan dipisahkan antara aturan untuk angkutan online dan angkutan umum konvensional.

"Nanti pasal tidak berlaku akan saya buat PM baru lagi kita akan anulir tidak akan saya masukan," pungkas Budi Setiyadi.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Apfia Tioconny Billy
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas