Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Harga Premium Diumumkan Naik Lalu Dibatalkan, Jubir PS-Sandi: Koordinasi Pemerintahan Jokowi Buruk

Dahnil menilai pemerintahan Jokowi memperlihatkan buruknya koordinasi antara pimpinan dan lembaga di bawahnya.

Harga Premium Diumumkan Naik Lalu Dibatalkan, Jubir PS-Sandi: Koordinasi Pemerintahan Jokowi Buruk
ist
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak 

Laporan Reporter Kontan, Muhammad Afandi '

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kenaikan harga premium senilai 7 persen.

Alasan pemerintah menunda kenaikan tersebut karena memastikan dulu kesiapan Pertamina terkait kebijakan ini.

"Jadi begini, kami baru tahu setelah Pak Jonan (Menteri ESDM) sampaikan pengumuman ini. Pertamina sampaikan bahwa tidak siap," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Bali, Rabu (10/10/2018).

Baca: Dirut Pertamina Akhirnya Buka-bukaan Soal Kenaikan Harga Premium yang Tiba-tiba Dianulir Jokowi

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, kondisi keuangan negara. Kedua, daya beli masyarakat. Ketiga, kondisi riil ekonomi.

Baca: Diteken di Bali, GMF AeroAsia Jalin Kemitraan Bisnis Perawatan Pesawat dengan Air France Industries

Menanggapi hal tersebut Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi landasan pemerintah menunda kenaikan BBM jenis premium tersebut.

"Pertama, saya apresiasi presiden mengakui ada masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia dan selama pemerintahan beliau daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan. Jangan sampai rakyat yang sudah sulit semakin sulit dengan kenaikan BBM tersebut, meski hanya berselang 1 jam dari instruksi beliau kepada Menteri ESDM untuk mengumumkan kenaikan tersebut," kata Dahnil melalui keterangan persnya, Kamis (11/10/2018).

Dengan kejadian tersebut, Dahnil menilai pemerintahan Jokowi memperlihatkan buruknya koordinasi antara pimpinan dan lembaga di bawahnya.

"Dampaknya mempermalukan pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali," ujar Dahnil.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas