Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pengamat: Pembangunan Proyek Meikarta Bisa Dilanjutkan dengan Memperhatikan Aspek Hukum

Pengamat kebijakan, Agus Pambagio menilai Proyek pembangunan kota Mandiri Meikarta bisa dilanjutkan, dengan memperhatikan aman secara hukum

Pengamat: Pembangunan Proyek Meikarta Bisa Dilanjutkan dengan Memperhatikan Aspek Hukum
WARTA KOTA/MUHAMAD AZZAM
Proyek megaproperti Meikarta di Cikarang, Bekasi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masa depan pembangunan mega proyek prestisius kota Mandiri Meikarta menjadi tanda tanya bagi sebagian orang, setelah "tersandung" suap perizinan yang dilakukan oknum manajemen perusahaan kepada Bupati Bekasi.

“Proyek pembangunan kota Mandiri Meikarta bisa dilanjutkan, dengan memperhatikan aman secara hukum. Pasalnya, dari awal proyek ini adalah proyek swasta,“ kata pengamat kebijakan, Agus Pambagio di Jakarta, kemarin.

Dirinya mengakui, kasus hukum yang menimpa Meikarta merupakan simalakama. Alasannya, bila tidak dilanjutkan akan menjadi hutan beton tidak bertuan dan apabila dilanjutkan pakai uang siapa, sementara perizinan belum beres.

Bukan rahasia lagi, banyak pelaku bisnis properti yang mengeluhkan prosedur rumit perizinan izin sampai saat ini dinilai masih belum transparan.

Baca: Kasus Meikarta, KPK Periksa Bupati Bekasi Nonaktif

Backlog Perumahan

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan, dalam empat tahun terakhir backlog kepemilikan rumah Indonesia sudah berkurang sebesar 3,2 juta unit. Penurunan ini salah satunya buah program pengadaan satu juta rumah yang diinisiasi tahun 2015.

“Backlog perumahan selama 4 tahun ini sudah berkurang sekitar 3,2 juta. Ini jumlah produksi keseluruhan dari hasil program sejuta rumah hingga saat ini,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.

Khalawi mengakui, perizinan merupakan salah satu kendala yang menghambat program satu juta rumah, Menurut dia, di beberapa daerah proses perizinan masih berlangsung lama, sementara harga bahan bangunan terus naik tiap tahunnya. Selain perizinan, kendala yang menghambat adalah sulitnya mencari lahan murah.

Untuk mengatasinya, pemerintah sudah menerbitkan PP 64/2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Regulasi ini dibuat untuk mendorong dipermudahnya perizinan perumahan oleh pemerintah daerah. Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pun dilakukan guna mendorong pembangunan kota-kota baru.

Dengan berbagai upaya itu, Khalawi optimis pada tahun 2018 penyediaan rumah baru bisa mencapai satu juta unit rumah, karena sampai dengan pertengahan Oktober lalu jumlahnya sudah mencapai 850.000 unit.

Dia menambahkan, pada tahun 2019 pemerintah akan berupayakan untuk dapat mendorong jumlah rumah baru lebih dari satu juta unit.

Sementara itu, Data Colliers International Indonesia baru baru ini menyebutkan bahwa jumlah pengguna KPR/KPA terus bertambah di Tanah Air. Pada 2013, pengguna skema itu dalam pembelian properti sekitar 16%, tetapi pada 2018 melejit menjadi 33%

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas