Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Impor Jagung, Ombudsman Peringatkan Kementan Tak Goreng Isu Mafia Pangan

"Jangan terlalu membela diri seolah-olah ini kepentingan importir atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya)."

Polemik Impor Jagung, Ombudsman Peringatkan Kementan Tak Goreng Isu Mafia Pangan
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Kepala Bulog Divre I Sumut Benhur Ngkaimi (dua kanan) bersama staf memeriksa karung berisi beras impor asal Thailand yang disimpan di gudang Bulog Jemadi, Medan, Sumatera Utara, Jumat (9/3/2018). Sebanyak 10 ribu ton beras medium impor didatangkan untuk memperkuat cadangan beras nasional agar tidak terjadi gejolak harga di pasaran. (TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR) 

Laporan Reporter Kontan, Dikky Setiawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kemtan) diminta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat menimbulkan polemik terkait pasokan dan kebutuhan pangan.

Salah satunya terkait kebijakan impor jagung sebanyak 100.000 ton yang disepakati melalui rapat koordinasi terbatas (Rakortas), dan diajukan Kementan sendiri.

Komisi Ombudsman menyerukan, agar Kementan tak mengulang kebiasaan untuk menjadikan isu mafia pangan sebagai kambing hitam terkait kebijakan impor dan ketidakoptimalan kinerjanya.

"Jangan terlalu membela diri seolah-olah ini kepentingan importir atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya). Jadi, sudahlah, jangan terlalu banyak komentar. Lebih baik fokus memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak," ujar Alamsyah Saragih, Komisioner Ombudsman, Jumat (9/11/2018).

Baca: Survei LSI: Partai Hanura dan PSI Bersama Empat Partai Lain Diprediksi Tak Lolos Ambang Batas

Alamsyah juga meminta agar Kemtan fokus menyosialisasikan kebijakan impor dengan tujuan baik tanpa ada polemik. "Misalnya impor disosialisasikan untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani," imbuh dia.

Kendati banyak pihak yang menolak impor bahan pangan, lanjut Alamsyah, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi fakta di lapangan.

Contohnya soal ketersediaan pasokan jagung. Meskipun berulang kali Kemtan menyatakan bahwa saat ini surplus produksi jagung, namun fakta di lapangan harga komoditas ini melambung tinggi. Akibatnya, para peternak sulit mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

Baca: Dokter Mengeluh, Biaya Operasi Cesar Sebelum Ada BPJS Kesehatan Rp 6 Jutaan, Kini Cuma Rp 4,3 Jutaan

"Sederhananya begini, yang penting, kan, soal harga. Meski stok jagung dibilang banyak, tapi klaim tersebut tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada di pasaran,” tegas Alamsyah.

Sementara itu, Ketua Apindo Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J Supit justru mempertanyakan klaim surplus jagung oleh Kementan dan rencana impor jagung yang menjadi polemik.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas