Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Benahi Tata Kelola Distribusi Jagung

Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kendala tata kelola distribusi jagung

Benahi Tata Kelola Distribusi Jagung
Syahrizal
Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kendala tata kelola distribusi jagung. Sebab, saat ini kendala distribusi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga jagung pakan. 

TRIBUNNEWS.COM, LAMONGAN - Kementerian Pertanian terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi kendala tata kelola distribusi jagung. Sebab, saat ini kendala distribusi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga jagung pakan.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto, saat acara panen raya jagung di Desa Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Lamongan, Jawa Timur mengatakan, sentra-sentra jagung banyak berada di daerah luar Jawa seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan, sentra pakan, 70 persennya ada di Pulau Jawa, sehingga ada beban biaya logistik yang cukup tinggi.

“Ya kalau distribusi kita sadar, karena yang membutuhkan ada di sana, yang menghasilkan ada di sini, saya kira kerja sama antara pemerintah dengan kabupaten harus berkomunikasi dengan baik,” kata Gatot, Sabtu (10/11/2018).

Baca: Soroti Pernyataan Jokowi Soal Politikus Genderuwo, Iwan Fals: Abis Ini Apalagi Ya

Hal yang sama juga disampaikan Asoiasi Petani Jagung Indonesia, Sholahuddin. Saat ini, rantai pasok yang masih panjang menjadi masalah yang harus dibenahi pemerintah. Menurutnya, belum tentu jagung yang telah dipanen dalam jangka satu minggu bisa masuk ke industri lantaran rantai pasok yang cukup panjang.
“Pemerintah harus hadir, bagaimana memotong rantai pasok agar petani bisa langsung akses ke industri yang selama ini tidak bisa,” ujar Sholahuddin.

Asosiasi juga mendorong agar pemerintah membuat tempat penyimpanan jagung bersakala nasional untuk memastikan ketersersediaan stok. Sebab, berdasarkan temuan asosiasi, saat ini sekitar 35 persen petani memanen jagung pada kuartal pertama. “Belum lagi saat musim hujan, harga jagung pasti turun,” jelasnya.

Dalam Rapat terbatas di Kementerian Koordinator Perekonomian, beberapa waktu lalu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor jagung 100 ribu ton hingga akhir tahun 2018. Keputusan impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peternak. Angka tersebut, dinilai sebagai titik keseimbangan antara petani dan peternak dan bersifat jaga-jaga pada saat panen raya pada awal tahun.

“Harga jagung ini harus menguntungkan tapi tidak boleh terlalu tinggi, karena berdampak ke peternak, jadi ini harus dijaga keseimbangannya,” ujar Gatot.

Wakil ketua komisi IV DPR RI Viva Yoga juga menyoroti terkait kebijakan impor jagung. “Data Kementan menunjukkan surplus jagung 13 juta ton, tapi impor 100 ribu ton, masalahnya di mana? Kita akan lakukan koordinasi,” jelasnya.

Menurut Yoga, seharusnya jika pasokan kurang, maka harga akan naik, tapi yang terjadi pada jagung adalah sebaliknya, harga jagung naik ketika produksi jagung diklaim surplus. “Berarti ada anomali di pasar, proses distribusi, transportasi, tata niaganya harus dibenahi,” ujarnya.

Temuan di Lapangan

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Syahrizal Sidik
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas