Tribun Bisnis
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Bank Indonesia Klaim Belum Ada Dokumen Perizinan dari Alto untuk WeChat dan Alipay

Presiden Direktur Alto Halodigital International mengatakan, perusahaannya memang belum memasukkan izin uang elektronik untuk WeChat dan Alipay ke BI.

Bank Indonesia Klaim Belum Ada Dokumen Perizinan dari Alto untuk WeChat dan Alipay
NIKKEI
Alipay 

Laporan Reporter Kontan, Galvan Yudistira 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Alto Halodigital International (AHDI), anak usaha perusahaan switching Alto yang bergerak sebagai perusahaan penunjang sistem pembayaran dalam negeri atau pun dari luar negeri (cross border) sudah mulai mengeluarkan layanan transaksi Alipay di Bali pada bulan lalu.

Sebelum itu ADHI tercatat juga mempunyai layanan yang memungkinkan pemakai WeChat bisa bertransaksi legal di Bali.

Terkait hal ini, Bank Indonesia (BI) mengkonfirmasi bahwa pihaknya belum menerima dokumen perizinan dari AHDI. “Dokumen perizinan dari AHDI belum ada yang masuk, untuk WeChat dan Alipay,” kata Onny Widjanarko Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI kepada kontan.co.id, Jumat (7/12/2018).

Selain itu menurut Onny, AHDI juga belum melakukan kerjasama dengan bank BUKU IV sesuai aturan BI. Onny bilang BI akan mengeluarkan izin ke AHDI ketika perusahaan switching ini sudah memasukkan dokumen ke BI.

Terkait ini, Rudy Ramli, Presiden Direktur Alto Halodigital International mengatakan, perusahaannya memang belum memasukkan izin uang elektronik untuk WeChat dan Alipay ke BI.

"Namun untuk izin uang elektronik secara umum kami sudah sampaikan izinnya ke BI," kata Rudy kepada kontan.co.id, Jumat (7/12/2018).

Rudy menjelaskan pihaknya sudah beberapa kali melakukan audiensi, pengajuan izin ke BI terkait produk WeChat dan Alipay namun dalam hal ini bukan sebagai uang elektronik. Karena AHDI berpendapat bahwa produk layanannya yaitu WeChat dan Alipay bukan merupakan izin uang elektronik tapi sebagai perusahaan tranfer dana.

Izin sebagai layanan transfer untuk WeChat ke BI sudah disampaikan sejak September 2017, setelah itu AHDI juga mengajukan izin kembali untuk rencana kerja produk WeChat pada 7 November 2018.

Ketika AHDI menanyakan terkait kelanjutan izin WeChat, BI bilang masih dalam proses. Nah setelah ini, kemudian BI merilis rencana aturan baru mengenai QR Code. 

Baca: 57,8 Persen Responden Akan Pilih Pemimpin Seagama, Peneliti LIPI Ini Sebut Ada Intoleransi Politik

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas