Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Potensi Korupsi di Daerah, DPD RI: Pengawasan Perlu Dilakukan

Menurut anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Darmayanti Lubis, salah satu potensi korupsi ada di Pilkada. Pengawasan optimal pun perlu dilakukan segera

Soal Potensi Korupsi di Daerah, DPD RI: Pengawasan Perlu Dilakukan
DOK. DPD RI
Suasana acara Forum Senator Untuk Rakyat yang diselenggarakan DPD RI dengan tema ‘Revisi UU KPK’ di Kedai Nyonya, Minggu (28/6/2015). 

TRIBUNNEWS.COM – Berbagai lembaga dan instansi pemerintahan daerah senantiasa berpotensi melakukan korupsi. Atas dasar itu, pengawasan di daerah mutlak dilakukan guna mencegah tindakan pidana tersebut.

Menurut anggota DPD RI asal Sumatera Utara Darmayanti Lubis, salah satu potensi itu ada pada penyelenggaraan Pilkada. Pengawasan dan pencegahan yang optimal saat pesta demokrasi tersebut, menurut ia, akan menurunkan potensi korupsi.

“Pengawasan mengenai Pilkada akan tindak pidana korupsi harus segera dilakukan. Pengawasan tidak hanya dilakukan peserta Pilkada, tapi juga lembaga penyelenggara yaitu KPU,” ujar Darmayanti dalam acara Forum Senator Untuk Rakyat dengan tema ‘Revisi UU KPK’ di Kedai Nyonya, Minggu (28/6/2015).

Dengan adanya pengawasan oleh KPU, diharapkan penyelenggaraan Pilkada dapat menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar sesuai harapan dan pilihan rakyat.

Meski begitu, Darmayanti mengakui saat ini belum ada sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. Oleh karena itu, ia menegaskan yang harus dipikirkan saat ini adalah mengoptimalkan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berpotensi korupsi.

Sementara mengenai wacana revisi UU KPK yang ramai dibicarakan beberapa waktu belakangan, Darmayanti mengatakan kewenangan penyadapan oleh KPK sebenarnya bermanfaat bagi daerah, karena membantu pengawasan yang telah dilakukan.

Namun, ia menyatakan dirinya secara pribadi tidak terlalu menganggap revisi UU itu urgen dilakukan. “Asalkan mempertimbangkan pemilihan waktu yang tepat dan tidak terkait kepentingan-kepentingan politik,” sebutnya.

Lebih lanjut ia menyatakan pemberantasan korupsi akan lebih efektif jika melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan transparan akan benar-benar terwujud.

“Keterlibatan masyarakat juga penting. Adanya partisipasi berupa pelaporan tindak korupsi atau penyimpangan oleh masyarakat dapat membantu pemberantasan korupsi,” tutupnya.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas