Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Pembangunan Daerah, Ketua DPD: Libatkan Pihak Swasta

Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan pembangunan daerah jangan hanya mengandalkan APBN atau APBD, tapi juga libatkan pihak swasta.

Soal Pembangunan Daerah, Ketua DPD: Libatkan Pihak Swasta
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan pembangunan daerah jangan hanya mengandalkan APBN atau APBD, tapi juga libatkan pihak swasta. 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan pembangunan di daerah jangan terus mengandalkan sokongan dana atau anggaran pemerintah pusat dan daerah. Namun, pembangunan bisa melibatkan pihak swasta.

"Bagaimana kita ke depan tidak mengandalkan pembangunan berdasarkan APBN atau APBD semata. Caranya dengan melibatkan pihak swasta dalam berbagai pembangunan. Jadi, keuntungannya bisa dirasakan berbagai pihak, terutama masyarakat," kata Irman Gusman usai Rapat Kerja Konsolidasi di Bandung, Senin (6/7/2015) malam.

Ia menuturkan, sebuah pembangunan akan sulit berjalan cepat jika hanya mengandalkan peran serta pemerintah. Sebab, ada berbagai kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan anggaran dan aturan.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencari celah agar pembangunan bisa berjalan cepat tanpa mengandalkan pemerintah pusat ataupun daerah.

Sementara untuk pihak swasta, menurut dia, diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan. Meski begitu, pada akhirnya pemerintah yang memiliki andil karena melakukan pengembalian uang untuk pembangunan tersebut.

"Contohnya Bandung. Kalau misalnya pendekatannya konvensional, mungkin lama. Tapi kalau pemerintahnya kreatif dan inovatif, mungkin ada investor dari luar dengan jaminan yang dilakukan pemerintah kota nanti dibayar dengan cicilan segala macam, Kota Bandung akan lebih cepat maju," kata Irman.

Dia mengatakan, pola pembangunan semacam itu dipandang cukup bagus, sehingga kemajuan pembangunan di berbagai daerah akan semakin cepat.

"Namun, hal itu tidak boleh melanggar aturan yang ada. Sehingga ini yang kita dukung. DPD RI akan mencoba menjembatani apa kebijakan yang diperlukan tanpa melanggar aturan, tapi kreativitas pemerintah daerah diberikan ruang seluas-luasnya," ujarnya.

Lebih lanjut Irman mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas hal tersebut.

"Jadi, kami akan membahas bagaimana payung hukum terhadap pembiayaan swasta dalam pembangunan," ujar Ketua DPD RI itu.

Ikuti terus perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya di Kabar DPD RI.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
Sumber: Kompas.com
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas