Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Resmi Dilantik, Inas Nasrullah Bermisi Sinergikan BUMN Energi

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir resmi dilantik sampaikan misi yang berkoordinasi seluruh jajaran pimpinan maupun Anggota Komisi VI.

Resmi Dilantik, Inas Nasrullah Bermisi Sinergikan BUMN Energi
Dok. DPR
Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (17/11/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas Nasrullah Zubir yang resmi dilantik menyampaikan misinya yang  berkoordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan maupun Anggota Komisi VI.

Dia  pun berencana akan mensinergikan BUMN energi, seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), atau Perusahaan Gas Negara (PGN). 

"Karena sebelumnya saya dari Komisi VII ya, sementara ini, bagaimana nantinya BUMN energi itu bisa bersinergi dengan baik," ujar Inas di ruang sidang Komisi VI, Gedung DPR, Kamis (17/11/2016). 

Dia yang sebelumnya bertugas di Komisi VII, tentu konsen dengan permasalahan energi, maka tak heran Politisi dari Fraksi Partai Hanura ini berkehendak mensinergikan BUMN energi.

Rencana yang ia canangkan tersebut, semata-mata untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. 

Inas mengatakan, hubungan antara BUMN energi saat ini kurang melakukan kerjasama dengan baik, bahkan cenderung berseteru, masalah ini tentu berakibat pada produktifitas yang tidak maksimal.

"Artinya baik Pertamina dan PLN tidak seperti sekarang. Kayanya mesra tapi padahal saling bertolak belakang, kita tidak menginginkan seperti itu," keluhnya.  

Inas juga menyinggung 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dia akan mengusulkan pembuatan Panitia Kerja menangani masalah ini.

Dirinya menengarai ada klausul dalam Memorandum of Understanding atau MoU pembangunan proyek yang merugikan negara. 

"Soalnya banyak merugikan negara. Akan diteliti klausul-klausul mana yang merugikan negara. Harus ditindak lanjuti, kalau memang harus ke KPK ya ke KPK," tandas Inas. (Pemberitaan DPR)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas