Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Andi Akmal Pasluddin : Hingga Kini, Produk Pangan Dalam Negeri yang Belum Capai Swasembada

Anggota komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, mencermati produk pangan dalam negeri yang hingga kini belum mencapai swasembada.

Andi Akmal Pasluddin : Hingga Kini, Produk Pangan Dalam Negeri yang Belum Capai Swasembada
Dok. DPR
Anggota komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, mencermati produk pangan dalam negeri yang hingga kini belum mencapai swasembada. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kekayaan alam melimpah yang dimiliki Indonesia, belum mampu menghasilkan satupun komoditas pangan yang membanggakan secara institusi negara. 

Demikian dikatakan anggota komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, mencermati produk pangan dalam negeri yang hingga kini belum mencapai swasembada.

“Beras dan garam sangat potensial bagi Indonesia untuk mencapai swasembada, karena negara ini sangat subur dan dalam sejarahnya pernah mencapai swasembada beras. Bentangan pantai wilayah Indonesia merupakan yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada,” ucap Akmal dalam rilisnya (29/11/2016).

Ia juga mengatakan, harga beras Indonesia pernah menjadi yang termahal di dunia pada tahun ini. Keadaan tersebut menjadikan negara-negara produsen  beras dari luar, merasa sangat tergiur untuk memasukkan berasnya ke Indonesia.

Bulan Februari 2016, harga beras Indonesia mampu mencapai dua kali lipat harga beras Thailand, Vietnam dan India. Harga beras di negara-negara itu dapat mencapai Rp. 6.000,- per kilogram.  Sedangkan di Indonesia rata-rata sudah Rp. 12.000,- per kilogram.

“Padahal Indonesia merupakan negara produsen beras yang memiliki  luasan lahan yang cukup, hanya saja sistem produksinya yang masih tertinggal. Penggilingan padi yang kurang efisian hingga rantai distribusi yang buruk, membuat negara ini banyak tertinggal,” tandasnya.

Menurut Akmal, regulasi sistem perberasan didalam negeri masih sangat buruk. Hal ini terlihat jelas dari masalah kesejahteraan petani padi, yang tidak kunjung berubah menjadi lebih baik.

Bahkan lebih setengah penduduk miskin Indonesia didominasi petani. Fakta buruknya regulasi perberasan Indonesia juga terlihat ketika pemerintah menyatakan produksi surplus, namun kenyataan dilapangan, di pasar-pasar, menunjukan harga beras naik.

“Selama ini komoditas beras hanya memberikan keuntungan sangat besar pada segelintir pihak. Petani tetap tidak berdaya. Pemerintah harus mulai mengubah paradigma sistem perberasan nasional. Karena jika regulasi beras ini baik, saya yakin swasembada beras bukan sebuah mimpi, tapi akan segera menjadi kenyataan,” tegas Akmal.

Dia yakin bahwa bila swasembada beras dan garam mampu dicapai pemerintah, maka hal ini akan dikenang dalam sejarah sebagai prestasi besar pemerintah sekarang.

Karena efek rantai swasembada ini akan mampu mengurangi kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Sehingga pada kompetisi masa depan dengan negara luar, Indonesia akan lebih siap menghadapinya. (Pemberitaan DPR RI).

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas