Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Tragedi Kemanusiaan Rohingya

Krisis Rohingya, Uni Eropa Ancam Ajukan Embargo Senjata untuk Myanmar

Uni Eropa mengajukan sanksi untuk para jenderal tertinggi Myanmar terkait krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine.

Krisis Rohingya, Uni Eropa Ancam Ajukan Embargo Senjata untuk Myanmar
CNN
Wanita etnis Rohingya menangis di atas kapal yang mengangkut ke lokasi pengungsian. Banyak dari pengungsi adalah ibu dan anak-anak yang meninggalkan kampung mereka di Myanmar untuk menghindari pembunuhan oleh tentara Myanmar. 

TRIBUNNEWS.COM, BELGIA - Uni Eropa mengajukan sanksi untuk para jenderal tertinggi Myanmar terkait krisis kemanusiaan muslim Rohingya di Rakhine.

Sanksi tersebut berupa pemutusan hubungan antara Uni Eropa dengan panglima militer Myanmar dan petinggi-petinggi militer negara itu lainnya.

Pemutusan hubungan itu dianggap sebagai langkah pertama untuk memperkeras sanksi atas aksi kekerasan yang dilakukan militer Myanmar terhadap warga Rohingya.

Menurut pengajuan yang diterbitkan oleh Uni Eropa, pihaknya akan menangguhkan semua bentuk undangan yang disampaikan pada petinggi-petinggi militer Myanmar.

Pengajuan itu rencananya akan disepakati dalam pertemuan menteri-menteri luar negeri Uni Eropa, Senin (16/10/2017) mendatang.

Baca: Ratusan Ribu Anak-anak Pengungsi Rohingya Terancam Malnutrisi

Namun, sebelumnya dokumen tersebut akan dibicarakan oleh perwakilan-perwakilan dari 28 negara Uni Eropa, Selasa (10/10/2017).

Uni Eropa juga membahas soal kemungkinan dilakukannya langkah lebih lanjut terkait sanksi terhadap Myanmar, jika perkembangan situasi masih juga terpantau negatif.

Pengajuan sanksi itu juga menyatakan dukungan terhadap embargo atau larangan yang sebelumnya telah diberlakukan Uni Eropa atas pemasokan senjata untuk angkatan bersenjata Myanmar.

Disebutkan bahwa persenjataan itu selama ini hanya dijadikan peralatan yang "digunakan untuk melakukan penindasan".

Amerika Serikat juga tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi terhadap Myanmar.

Langkah pengajuan sanksi itu disambut baik oleh Rashed Ahmed Chowdhury, mantan duta khusus Bangladesh untuk PBB.

"Myanmar sempat menerima pasokan senjata dari banyak negara Barat, termasuk Israel. Jika aliran pasokannya dihentikan, akan menjadi tekanan besar bagi Myanmar," kata Chowdhury.

Menurut Chowdhury, dunia seharusnya mempertimbangkan untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Myanmar.

"Dewan Keamanan PBB harus meloloskan resolusi kesepakatan untuk menghentikan genosida ini," lanjutnya. (Arab News/Reuters).

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas