Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Imbauan Mantan 2 PM, Nuklir Free Bagi Jepang Tak Banyak Pengaruh

Koizumi yakin dengan upayanya anti nuklir di Jepang akan mendapat banyak dukungan mayoritas masyarakat.

Imbauan Mantan 2 PM, Nuklir Free Bagi Jepang Tak Banyak Pengaruh
Asahi
Mantan PM Hosokawa (paling kiri) dan mantan PM Koizumi (paling kanan) sedang bicara depan pers kemarin (10/1/2018) 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Mantan PM Morihiro Hosokawa dan mantan PM Junichiro Koizumi yang menentanng nuklir dan mengkampanyekan Jepang Free Nuklir dianggap tidak akan banyak bawa pengaruh di dalam masyarakat dan kabinet Jepang.

"Himbauan kedua mantan PM Jepang itu saya rasa tidak akan banyak membawa pengaruh apa pun ke dalam masyarakat dan pemerintah Jepang," papar Pengajar National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Harukata Takenaka Kamis siang ini (11/1/2018).

Mengapa demikian? Menurutnya, di Jepang tidak ada lagi pembangkit listrik tenaga nuklir yang baru dan yang ada pun perlahan-lahan juga semakin berhenti beroperasi.

"Jadi tidak ada artinya himbauan tersebut karena nantinya juga toh akan terus semakin berkurang penggunaan nuklir di Jepang tampaknya lalu digantikan tenaga terbarukan yang lain yang ramah lingkungan," paparnya lagi.

Koizumi yakin dengan upayanya anti nuklir di Jepang akan mendapat banyak dukungan mayoritas masyarakat.

"Apabila menghapuskan semua pembangkit nuklir dalam waktu dekat kami pasti akan mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat," kata Koizumi, yang telah berkampanye untuk mengurangi ketergantungan nuklir Jepang menjadi nol.

"Begitu RUU mulai dibahas dalam Diet (parlemen), warga akan terbangun (untuk menghadapi masalah nuklir)," tambahnya.

RUU tersebut disusun oleh konfederasi untuk membuang pabrik nuklir dan mempromosikan energi alam (Genjiren). Koizumi dan Hosokawa menjadi penasihat kelompok tersebut, yang dipimpin oleh Tsuyoshi Yoshiwara, mantan presiden Johnan Shinkin Bank.

Koizumi menekankan niatnya untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP), sebuah partai oposisi yang bertujuan untuk memperkenalkan tagihan pabrik nuklir nol.

Pilar lain dari RUU menurut Koizumi dan Hosokawa termasuk larangan untuk melanjutkan operasi reaktor nuklir yang ada dan larangan membangun yang baru, penarikan dari proyek daur ulang bahan bakar nuklir dan pembekuan ekspor pabrik nuklir.

Setelah konferensi pers, Genjiren meminta anggota CDP untuk mempertimbangkan kembali rencana perundangan mereka yang akan memungkinkan pabrik nuklir untuk melanjutkan operasi dalam keadaan darurat, seperti saat Jepang tidak dapat mengimpor minyak.

"Nama permainan adalah penghentian langsung pada pembangkit nuklir," kata pengacara Hiroyuki Kawai, sekretaris jenderal Genjiren.

Kelompok tersebut dijadwalkan untuk membahas masalah ini dengan partai harapan (Kibo no To), partai oposisi lain bentukan Yuriko Koike, yang mendukung penghentian energi nuklir, besok (12/1/2018).

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas