Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Mahfud MD Dari Jepang: Koruptor Bisa Dihukum Mati, Ini Syaratnya

Yang melakukan korupsi ada ancaman hukuman mati kalau negara dalam keadaan krisis, dnegan hukuman paling lama 20 tahun atau hukuman mati

Mahfud MD Dari Jepang: Koruptor Bisa Dihukum Mati, Ini Syaratnya
Richard Susilo
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U.(61) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 dan anggota pengarah Badan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bersama para pelajar Tokodai di Tokyo kemarin malam (7/12/2018). 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Koruptor ternyata bisa dihukum mati saat ini tetapi dengan syarat apabila dilakukan pada saat negara dalam krisis.

"Yang melakukan korupsi ada ancaman hukuman mati kalau negara dalam keadaan krisis, dnegan hukuman paling lama 20 tahun atau hukuman mati bila negara dalam krisis," papar Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U.(61) mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013 dan anggota pengarah Badan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kemarin malam (7/12/2018) di Tokodai kampus Ookayama bersama sedikitnya 70 pelajar Indonesia di sana.

Menurut Mahfud MD, tak ada ukurannya untuk negara krisis.

"Jaksa akan bertanya apa ukurannya? Apakah pemberontakan, ada bencana alam, dan lainnya. Tak ada ukurannya. Kok tidak dihapus frasa tersebut - kalau ada krisis? Lalu berapa besar hukumnnya? Ya tergantung berapa korupsinya."

Menurut Mahfud MD lagi saat ini korupsi sudah triliunan.

"Korupsi saat ini triliunan. Jadi sebenarnya layak dilakukan pemiskinan bagi pelakunya, cabut hak-haknya. Misalnya tak boleh jadi nasabah bank, keluarganya tidak boleh dapat pinjaman bentuk apa pun untuk berusaha. Hal itu boleh dilakukan setiap negara sesuai ketentuan PBB. Negara boleh lakukan apa pun untuk laksanakan anti korupsi. Lihat itu China lakukan hukuman mati."

Kemudian juga ada langkah pembuktian terbalik seperti dilakukan Malaysia.

"Misalnya gaji rektor 6 Miliar dalam 5 tahun kok punya uang 9 miliar? Buktikanlah di pengadilan. Kalau dalam dua bulan tak bisa buktikan bersih maka akan dihukum."

Mahfud MD saat menjadi Menteri Kehakiman di bawah kabinet Gus Dur katanya telah berusaha untuk melakukan wacana hal-hal tersebut.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas