Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version
Deutsche Welle

Amnesty International Ajukan Sembilan Agenda HAM buat Pemerintahan Baru

HAM mendapat prioritas terbelakang dalam pilpres 2019. Sejumlah dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan proyek infrastruktur pemerintahan…

Kamis malam (11/04) pekan lalu pegiat lingkungan dan puluhan warga desa Mekarsari di Indramayu, Jawa Barat, dikejutkan oleh aksi seorang panitia Pengawas Pemilu setempat.

Saat itu mereka sedang menggelar acara nonton bareng sebuah film dokumenter tentang kerusakan lingkungan akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap 2 Batubara dan kaitannya dengan pejabat publik yang ikut serta dalam Pemilu 2019.

Namun sesaat sebelum acara berakhir, anggota panitia Panitia Pengawas Pemilu di Mekarsari itu datang dan meminta pemutaran film karya sineas muda, Watchdog, itu agar dihentikan, menurut laporan Tirtoid.

Dia beralasan film tersebut mengandung fitnah dan ujaran kebencian terhadap anggota Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Polisi kemudian dilibatkan. Aktivis dan warga hanya bisa menerima tanpa bisa melawan.

Kasus di desa Mekarsari menjadi ingatan muram tentang kontestasi politik yang banyak mengesampingkan isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia, demikian disimpulkan Amnesty International.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4) organisasi HAM itu mengajukan sembilan agenda prioritas yang harus diadopsi oleh presiden dan parlemen terpilih.

Agenda tersebut berupa perlindungan terhadap pegiat HAM, kaum disabilitas, anak-anak dan perempuan, kebebasan beragama dan berkepercayaan, memastikan akuntabilitas aparat keamanan dalam kasus pelanggaran HAM, penuntasan kasus HAM masa lalu, perlindungan atas warga sipil Papua dan mengakhiri intimidasi terhadap minoritas seksual.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, misalnya menyimpulkan lemahnya komitmen HAM pada penyelenggaraan negara dan penyusunan legislasi berpotensi menghasilkan pelanggaran HAM baru yang dibenarkan oleh konstitusi.

“Di mana standar Hak Asasi Manusia?” tanyanya sembari menyontohkan revisi Undang-undang TNI yang masih belum digodok di DPR. Naskah RUU tersebut antara lain mengatur wewenang TNI menggelar operasi militer selain perang, seperti “menghadapi unjuk rasa.”

Menurut Taufik, mental aparat keamanan yang mengasumsikan sedang ditugaskan melawan musuh negara ketika berhadapan dengan warga sipil berpotensi memicu konflik.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Sumber: Deutsche Welle
  Loading comments...
berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas