Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Jepang Ributkan Tambahan Tunjangan 20 Juta Yen Per Lansia, Menkeu Tolak Usulan Tim Ahli FSA

Perdana Menteri Shinzo Abe juga meminta maaf Senin, mengatakan ungkapan yang digunakan dalam laporan itu "tidak akurat dan menyesatkan

Jepang Ributkan Tambahan Tunjangan 20 Juta Yen Per Lansia, Menkeu Tolak Usulan Tim Ahli FSA
Richard Susilo
Wakil Perdana Menteri Jepang, Taro Aso (78) yang juga menteri keuangan Jepang 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Tokyo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Menteri Keuangan Taro Aso, yang juga bertanggung jawab atas Badan Jasa Keuangan (FSA) mengindikasikan ia tidak akan menerima laporan oleh panel FSA dengan mengatakan premis mereka telah menyebabkan kekhawatiran dan kesalahpahaman ekstrem dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

"Rencana pensiun publik tidak akan pernah runtuh," kata Aso, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri Jepang kemarin (11/6/2019).

Langkah ini sebagai tanggapan terhadap tuntutan partai-partai yang berkuasa untuk penarikan laporan menjelang pemilihan anggota parlemen yang dijadwalkan untuk bulan depan.

Laporan itu telah memicu kontroversi dari partai yang berkuasa dan oposisi sejak diumumkan awal bulan ini.

Diperkirakan bahwa pasangan yang akan berumur 95 tahun membutuhkan setidaknya 20 juta yen aset untuk menebus kekurangan yang akan terjadi jika mereka hanya mengandalkan tunjangan pensiun untuk menutupi biaya hidup setelah pensiun.

Menurut satu perkiraan pemerintah, 1 dari 4 orang Jepang yang saat ini berusia 60 akan hidup sampai 95 tahun.

Oleh karena itu, makalah itu menyerukan kepada publik untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas perencanaan pensiun mereka dengan secara proaktif mengelola dan menginvestasikan aset mereka.

Menteri keuangan berusia 78 tahun itu mengatakan sementara pemerintah mempertahankan sistem pensiun dimaksudkan untuk menutupi "sampai batas tertentu" .

Meskipun tidak sepenuhnya benar, laporan itu memberi kesan bahwa rencana itu bahkan tidak dapat mencapai tujuan sesuai kebijakan pemerintah saat ini apabila tidak ada tambahan subsidi lagi.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas