Tribun Kesehatan
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Sejumlah Rumah Sakit Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPKN: Masyarakat Dirugikan

Pemutusan kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit swasta, punya dampak yang merugikan masyarakat.

Sejumlah Rumah Sakit Putus Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, BPKN: Masyarakat Dirugikan
Istimewa
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak bersama Jampidum Kejagung. 

TRIBUNNEWS.COM - Pemutusan kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan sejumlah rumah sakit swasta, punya dampak merugikan masyarakat.

Karenanya, Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rolas Sitinjak meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPJS Kesehatan melakukan pemulihan operasional sementara.

Menurut dia, hal itu harus dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terkendala akses layanan BPJS Kesehatan akibat pemutusan kerja sama tersebut.

"RS yang menghentikan layanan kesehatan BPJS sejak awal Januari 2019 dengan berbagai alasan, termasuk belum terakreditasi, dan masih dalam proses perpanjangan akreditasi RS, atau bahkan tidak memenuhi syarat rekredensialing dan Surat Izin Operasional belum terbit, tentu sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen yang selama ini mendapatkan layanan BPJS," terangnya pada rilis yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (5/1/2019).

Baca: Ketika Sri Mulyani Bicara soal Suntikan ke BPJS Kesehatan di Awal 2019

Ia meyakini aksi pemutusan kerja sama BPJS Kesehatan terhadap beberapa RS swasta ini sangat berpotensi merugikan akses masyarakat konsumen yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Menseksamai hal-hal tersebut, BPKN meminta Kemenkes dan BPJS segera melakukan pemulihan operasional pelayanan kesehatan BPJS atas RS bersangkutan. Termasuk exit strategy bagi keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah. Dengan demikian pasien RS di wilayah tersebut tetap bisa mendapatkan pelayanan optimal dari BPJS," sebut lelaki yang sudah menjadi pemerhati konsumen sejak tahun 2005 ini.

Sejauh ini, menurut Rolas banyak pula kendala maupun kekurangan BPJS Kesehatan terhadap para RS. "Pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tunggakan BPJS kepada RS. Pemerintah juga harus bisa memberikan kepastian reimbursement BPJS untuk memastikan keberlangsungan operasional RS bersangkutan guna melayani pasien BPJS," jelasnya.

Selain itu, Rolas yang sebelumnya menjadi pengacara dan sudah lima kali memenangkan gugatan melaawan Lion Air terkait hak konsumen meminta pemerintah segera membenahi sistem dan manajemen pengelolaan BPJS.

"Di sisi lain, memang diharapkan pihak RS untuk segera memenuhi persyaratan perizinan dan akreditasi," tambahnya.

Rolas pun menganjurkan masyarakat khususnya pasien kritis yang tidak dilayani RS agar mengadukannya ke BPJS, Kemenkes, BPKN atau LPKSM terdekat.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Willem Jonata
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas