Tribun Kesehatan
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Polemik Defisit Dana di BPJS Kesehatan, Menkes Minta Rumah Sakit Segera Urus Akreditasi

Nila mengatakan, Kemkes dan BPJS selama ini selalu memberikan surat yang memperingatkan mengenai akreditasi rumah sakit.

Polemik Defisit Dana di BPJS Kesehatan, Menkes Minta Rumah Sakit Segera Urus Akreditasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kiri) bersama Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) menyampaikan keterangan pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (7/1/2019). Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan menyepakati perpanjangan kerja sama hingga Juni 2019 dengan Rumah Sakit (RS) yang belum terakreditasi agar tetap dapat memberikan pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Reporter Kontan, Ratih Waseso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek meminta agar managemen rumah sakit serius mengakreditasi rumah sakit mereka. Pasalnya, saat ini syarat utama mendapatakan kerjasama dari BPJS Kesehatan adalah rumah sakit harus mengantongi akreditasi. Meski saat ini kebijakan tersebut masih dilonggarkan.

Menurut Nila, pasien harus mendapatkan perawatan optimimal. Karena faktor itulah, ementerian Kesehatan (Kemkes) memberikan tenggat waktu bagi rumah sakit untuk mengurus akreditasi.

"Akreditasi sudah beres. Sudah ada keputusan lanjut. Kita tidak hentikan karena perawatan pasien," tutur Menteri Kesehatan Nila Moeloek saat jumpa pers di Gedung Kemkes, Kamis (10/1/2019). 

Nila mengatakan, Kemkes dan BPJS selama ini selalu memberikan surat yang memperingatkan mengenai akreditasi rumah sakit. Namun dalam kenyataannya masih saja ada rumah sakit yang belum memiliki akreditasi.

"Selalu kita dan Dirjen berapa kali bikin surat. BPJS bikin surat bikin peringatan tapi ada aja yang belum akreditasi. Karena akreditasi salah satu syarat, tetap jalan tapi harus akreditasi," jelas Nila Moeloek.

Hal lain yang harus disiapkan untuk membuat rumah sakit yang mumpuni ialah sarana dan prasana. "Kalau mau punya RS harus siapkan semuanya dong, sarana prasarana, dokumen, ijin, akreditasi hanya salah satu dari kredensial untuk keselamatan pasien," terang Nila.

Baca: Polisi: Setahun, Omset Transaksi Seks Germo yang Ageni Artis Vanessa Angel Tembus Rp 2,8 Miliar

Akreditasi menjadi kewajiban rumah sakit yang diatur dalam regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014 tentang Akreditasi RS. Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.

Pada 7 Januari lalu Menkes memberikan tenggat waktu perpanjangan kontrak bagi rumah sakit yang belum terakreditasi hingga 30 Juni 2019. Sebelumnya, BPJS Kesehatan memutus kontrak dengan beberapa rumah sakit di Indonesia per Januari 2019 karena belum memiliki akreditasi.

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Choirul Arifin
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas