Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Bandung Barat Ca'ang, Bandung Barat Terang CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara

Bandung Barat, Jawa Barat yang memiliki jargon Bandung Barat Ca'ang nampaknya sinergis dengan program Presiden RI Ir.Joko Widodo

Bandung Barat Ca'ang, Bandung Barat Terang  CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara
TRIBUNNEWS.COM/IST
Bupati Bandung Barat AA. Umbara Sutisna Sip saat peresmian Pilot Project Program Indonesia Terang dalam rangka Percepatan Program Nawacita Presiden RI, Ir.Joko Widodo oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, (22/3/2019), Jawa Barat. 

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Bandung Barat, Jawa Barat yang memiliki jargon Bandung Barat Ca'ang nampaknya sinergis dengan program Presiden RI Ir.Joko Widodo melalui Program Indonesia Terang (PIT) Tenaga Surya yang dijalankan Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) menjadi Bandung Barat Terang.

Demikian ditegaskan Bupati Bandung Barat AA. Umbara Sutisna Sip saat peresmian Pilot Project Program Indonesia Terang dalam rangka Percepatan Program Nawacita Presiden RI, Ir.Joko Widodo oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) di Desa Puncak Sari, Kecamatan Sindang Kerta, Kabupaten Bandung Barat, (22/3/2019), Jawa Barat. 

"Disini semua ada Kepala Desa, Camat. Dan camat yang hadir tidak hanya satu, tetapi semua camat hadir disini. Karena ini semua harus cepat, jadi semua harus dibangun. Jadi peletakan batu pertamanya terus satu persatu. Terus peletakan batu pertama jadi biar Bandung Barat dengan Ca'angnya dan Indonesia Terangnya cepat terwujud di Kabupaten Bandung Barat," ucap AA. Umbara Sutisna Sip.

Bandung Barat Terang  CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara.
Bandung Barat Terang CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara. (TRIBUNNEWS.COM/IST)

Ini program Nawacita Presiden, lanjutnya, nanti supaya masyarakat Kabupaten Bandung Barat lebih kompak, solid dan lebih bersatu. Kalau masyarakat sudah kompak, kan enak, yang penting pemerintah hadir mau anggarannya dibawa dari mana, bantuan pihak ketigakah mau pun dari CSR,  yang penting masyarakat di Bandung Barat itu Bandung Barat bersih, Bandung Barat Ca'ang, Bandung Barat indah dan Bandung Barat bahagia. Masyarakat membutuhkan spontanitas seperti kebutuhan untuk Program Indonesia terang ini dimana dalam waktu 2 (dua) tahun akan terpasang sekitar 500 titik, ungkapnya. 

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Bandung Barat, Asep Hengen Suhendar; Anggota DPRD Propinsi Bandung Barat, Ahmad Kosasih; Anggota DPRD Bandung Barat, Cecep Lukman Nurhakim; Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI), Teten Indra; Danramil 0916 Sindangkerta, Kapten Purkon; Kapolsek Sindangkerta, Ajun Komisaris Polisi Surahmat; Camat Sindangkerta,  Deden Suparna; Kepala Desa Pucaksari, Abdul Rosyid;  Ketua Umum Gerakan Pengusaha Peduli Nasional (GAPPENAS) Dede Koswara; Ketua Umum Mitra Pelaksana CSR Indonesia (MIPCINDO) Gustian; Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengelola CSR Indonesia (PEPCI) mewakili Ketua Umum,  Isma Saparini MSi dan Ketua Umum Gerakan Pengelola CSR Indonesia (GAPCINDO) yang diwakili Raden Ririn Yuanita.

Bandung Barat Terang  CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara.
Bandung Barat Terang CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara. (TRIBUNNEWS.COM/IST)

Sementara itu, Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) Ir. Riyan Sumindar, M.T menjelaskan bahwa Pengembangan CSR oleh Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) merupakan upaya membangun negara tanpa uang negara. Ini sebuah terobosan yang sangat baik,  pertama. Kedua, tentu ini inisiatifnya baru dan sangat masif, dimana yang di kelola LPCI bersama teman-teman mitra asosiasi adalah dana-dana diluar APBN, APBD, dan BUMN.

"Jadi kami dari pemerintah (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) menyambut baik terobosan ini semoga bisa menjadi suatu pola kedepannya dan kami sangat mendukung," tegas Riyan Sumindar.

Dan berbicara CSR sebenarnya baru dikelola oleh BUMN yaitu Kementerian BUMN dan ada peraturannya/permen. Sedangkan terkait CSR dari swasta baik swasta nasional maupun swasta multinasional itu belum diatur. Oleh karenanya terkait dengan pengelolaan dana CSR swasta nasional maupun swasta multinasional, nantinya bisa diatur dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Menteri (Permen), tambah Riyan.

Sedangkan, Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) Teten Indra, memaparkan bahwa membangun negara tanpa uang negara, dananya dari aset bangsa yang tidak pernah teroptimalkan yaitu CSR, Corporate Sosial Responsability. Yakni sebuah kesepakatan dunia bahwa setiap Corporate yang beroperasi di suatu wilayah mempunyai tanggung jawab sosial terhadap wilayah dimana dia beroperasi, sebagai hak masyarakat. Dan baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini akan dioptimalkan. 

Bandung Barat Terang  CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara.
Bandung Barat Terang CSR LPCI Membangun Negara Tanpa Uang Negara. (TRIBUNNEWS.COM/IST)

"Bila di negara-negara maju bisa mengentaskan kemiskinan, memperhatikan lingkungan tanpa APBN dan APBD nya, ternyata CSR yang mereka lakukan. Di Eropa rata-rata hampir 10% CSR nya, di Korea Selatan 5%, di Indonesia baru 2,5% saja sudah ngap-ngapan. Padahal Islam sudah mengajarkan 14 Abad yang lalu, dimana CSR ini hampir sama dengan zakat harta. Kalau zakat harta melekat pada perorangan kalau CSR melekat pada corporate atau perusahaan," urai Teten Indra. 

Ini aset bangsa yang harus kita optimalkan, oleh karena itu, LPCI memakai konsep ini untuk dijadikan spirit, dijadikan tagline, Membangun Negara Tanpa Uang Negara. Jika yang lain baru mau mulai, Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) sudah memulainya, jelas Ketua Umum Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) Teten Indra, tentu dengan sinergisitas antar pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dengan masyarakat tentunya sebagai penerima manfaat, dengan pemangku kepentingan TNI/Polri untuk senantiasa menjaga dan ini tidak memakai APBN dan ABPD ini murni dari wajib CSR, ujar Teten lebih jauh. 

LPCI membagi postur CSR, 70% untuk membantu program pemerintah baik fisik maupun non fisik, yang 30%  disalurkan untuk Non Pemerintah, siapa Non Pemerintah, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM yang mempunyai kegiatan positif. Bisa kita back up. Partai atau Yayasan-yayasan Pendidikan maupun Keagamaan. 

"Jadi CSR bisa kita laksanakan tidak hanya di infrastruktur, nanti non fisiknya kami bersama Kemenkopolhukam sedang melakukan pembahasan tentang Bela Negara, kita bangkitkan kembali tentang Penataran P4, Pancasila, Penguatan Kebangsaan, tentang keideologian, sehingga tidak terdegradasi oleh ideologi-ideologi non Pancasila. 

Hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimana negara hadir. Langsung dari pusat hadir, pemerintah daerahnya ada. Kebersamaan inilah yang dapat membangun negara dengan konsep Membangun Negara Tanpa Uang Negara itu bisa, dengan kebersamaan dengan azas gotong royong dimulai dari pusat sampai daerah dan masyarakatnya. Semoga Lembaga Pengembangan CSR Indonesia (LPCI) hadir bisa membawa berkah bagi rakyat semuanya tentu dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder dengan pemerintah," papar Teten Indra menyudahi.

Dan sebagai pamungkas Ketua Umum GAPCINDO yang diwakili Raden Ririn Yuanita, mengemukakan bahwa sejatinya memiliki niat yang sama untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kepada seluruh team serta seluruh para asosiasi kami mengapresiasi kinerjanya yang telah membuahkan hasil. Iilah kerjasama yang apik untuk masyarakat daerah Jawa Barat dan seluruh daerah lainnya di Indonesia, karena LPCI ada untuk Indonesia. Karena kami para asosiasi didirikan atas kepedulian dan kepentingan dalam mengolah dan serta mengembangkan dana CSR memiliki visi menjadi asosiasi mitra pelaksana LPCI yang profesional. Dan memberikan yang terbaik melalui kemampuan pengelola dana CSR sebagian dari entitas dan elemen pemangku kepentingan demi terlaksananya program yang berkelanjutan serta amanah. Selain senantiasa transparan dan akuntabel serta meningkatkan kerjasama terutama di bidang atau sektor yang menyangkut kepentingan dasar dan umum. Baik dengan perusahaan maupun stack holder khususnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: FX Ismanto
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas