Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Beri Kepastian Hukum, Kominfo Adakan Perubahan Atas Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2016

Kominfo mengumumkan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 82/HM/Kominfo/11/2016 tentang Perubahan Atas Perkominfo No.17 Tahun 2016.

Beri Kepastian Hukum, Kominfo Adakan Perubahan Atas Permenkominfo Nomor 17 Tahun 2016
dok.kominfo
Perubahan Atas Permen Kominfo No. 17 Tahun 2016 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 82/HM/Kominfo/11/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencatatan dan penagihan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal / Universal Service Obligation diperlukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal /Universal Service Obligation.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2016 dapat diakses melaui web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kemkominfo atau klik disini

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Advertorial
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas