Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

DPD RI Dukung Pembangunan Teluk Benoa Selama tak Ganggu Lingkungan Dan Budaya

Pertemuan dengan Komite II DPD RI dipimpin oleh Parlindungan Purba diikuti oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan da

DPD RI Dukung Pembangunan Teluk Benoa Selama tak Ganggu Lingkungan Dan Budaya
Tribun Medan/Riski Cahyadi
Dari kiri, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dedi Iskandar Batubara, Irman Gusman, Parlindungan Purba, Tohar Bayuangin, dan Penasihat Kaukus Sumut, Rahmat Shah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Revitalisasi Teluk Benoa di Bali yang awalnya tidak menemui solusi, kini ada titik terang antara pihak investor dengan yang tak setuju revitalisasi teluk serta pemerintah.

Niat untuk menyatukan persepsi antara pihak yang pro dan kontra serta pemerintah digelar oleh Dewan Perwakilan daerah Republik Indonesia (DPD RI), melalui rapat dengar pendapat dengan Komite II DPD RI, Rabu (15/4/2015).

Pertemuan dengan Komite II DPD RI dipimpin oleh Parlindungan Purba, diikuti oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Imam Hendargo, pihak PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), Walhi, Kontra for Bali, pakar lingkungan, budayawan dan pihak terkait.

Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba mengatakan, rekomendasi pertemuan tersebut DPD RI menyerahkan kepada pemerintah untuk melanjutkan proses dan tahapan revitalisasi Teluk Benoa.

"Tahapan demi tahapan untuk sebuah reklamasi harus dilalui, mulai dari perijinan, konsultasi publik hingga tidak timbul permasalahan. Kita semua sepakat setuju dengan pembangunan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan lingkungan dan budaya. Pemerintah harus siapkan amdal, ada konsultasi. Selama tidak melanggar lingkungan DPD mendukung,” ungkap Ketua Komite II DPD RI, Parlindungan Purba, Kamis (16/4/2014).

Sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menghimbau pemerintah segera melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atas proyek revitalisasi Teluk Benoa di Bali.

Menurutnya, meski pemerintah dan pengembang menyatakan revitalisasi kawasan Teluk Benoa sudah layak dan sesuai dengan aturan perundangan, namun masih ada elemen masyarakat yang belum setuju.

Sehingga diperlukan analisis amdal, yang didalamnya dibutuhkan serangkaian konsultasi publik.

"Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk memediasi pihak-pihak agar dapat memiliki persepsi yang sama untuk masa depan Bali yang lebih baik," tuturnya.

Sementara itu dari pihak pemerintah melalui Dirjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sudirman Saad, menjelaskan, rencana revitalisasi Teluk Benoa sudah seuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

"Pengembang yang akan melakukan revitalisasi Teluk Benoa melalui reklamasi, sudah memiliki izin lokasi dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Agustus 2014," jelas Sudirman Saad.

Menurut Sudirman, persoalan izin lingkungan dan amdal bisa dimediasi melalui DPD RI dan DPRD Provinsi Bali yang merupakan representasi dari masyarakat dan daerah Bali.
Sedangkan Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Imam Hendargo mengakui revitalisasi Teluk Benoa sangat penting.

"Kami memposisikan diri sebagai penjaga keamanan karena proyek ini sangat penting," katanya.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas