Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilgub DKI Jakarta

Anies Baswedan Heran Kenapa Ahok Kekeuh untuk Reklamasi

Anies Baswedan mempertanyakan sikap ‎Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bersikeras untuk menjalankan proyek reklamasi

Anies Baswedan Heran Kenapa Ahok Kekeuh untuk Reklamasi
TOTOK WIJAYANTO/Kompas
Pengerjaan proyek pembangunan permukiman, perkantoran, dan kawasan niaga, di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Sabtu (12/12/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertanyakan sikap ‎Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang bersikeras untuk menjalankan proyek reklamasi yang telah batalkan izinnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Saya ingin tahu, Pak Ahok terima atau tidak keputusan PTUN, saya heran kenapa Pak Ahok kekeuh‎ betul untuk reklamasi, kekeuh melanggar aturan," ujar Anies di Jakarta Utara, Sabtu (18/9/2017).

Melihat sikap keras soal reklamasi, kata Anies, Gubernur DKI Jakarta tersebut malah berbanding terbalik jika ada aturan-aturan yang berpihak kepada warga miskin, misalnya terkait uang muka nol rupiah.

"Hunian rakyat bawah malah dibuat aturan untuk ditiadakan, sebenarnya memihak kepada siapa, era gubernur yang tidak memihak rakyat kecil harus ditiadakan," tutur Anies.

Anies pun memposisikan jika dirinya Ahok, maka tidak akan mengajukan banding terhadap putusan PTUN karena reklamasi dinyatakan melanggar tata kelola dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Sebelumnya PTUN Jakarta membatalkan izin pulau reklamasi untuk pulau F, I, dan K. Dengan pencabutan izin itu maka seluruh aktivitas proyek di pulau tersebut harus dihentikan.

Adapun pulau F merupakan proyek reklamasi yang dilakukan oleh PT Jakarta Propertindo. Majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan nelayan atas keberadaan proyek tersebut.

Sementara itu pulau I merupakan proyek reklamasi yang digarap oleh PT Jaladri Kartika Ekapaksi. ‎Sementara pulau K merupakan pulau reklamasi yang dilakukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol.

Majelis hakim mencabut izin pulau tersebut karena dianggap menimbulkan kerugian besar terhadap ekosistem pesisir utara Jakarta.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas