Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Reklamasi Pantai Jakarta

Keputusan PTUN Bisa Jadi Dasar Hukum Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengapresiasi perjuangan nelayan dan aktivis terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Keputusan PTUN Bisa Jadi Dasar Hukum Penghentian Reklamasi Teluk Jakarta
KOMPAS IMAGES
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengapresiasi perjuangan nelayan dan aktivis terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Diketahui, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan nekayan soal reklamasi teluk Jakarta.

Menurut Daniel, putusan tersebut merupakan kemenangan seluruh penduduk Jakarta.

Ia pun meminta pemerintah dapat mematuhi keputusan tersebut.

Menurutnya, keputasan tersebut bisa dijadikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menghentikan proyek reklamasi.

Terlebih, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun sudah mengatakan jika pemerintah selama ini berniat menghentikan reklamasi namun terbentur tidak adanya dasar hukum.

Baca: Ahok Mengaku Senang Menyendiri Saat Ditanya Olahraga Favorit

Baca: Ahok Bicara Soal Cinta Usai Nonton Bidah Cinta Bersama Istri

"Maka dengan keputusan PTUN ini pemerintah sekarang sudah memiliki dasar hukumnya. Tinggal dilaksanakan saja," kata Daniel melalui pesan singkat, Minggu (19/3/2017).

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas