Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Pilgub DKI Jakarta

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tandatangan Palsu Anies-Sandi

"Harusnya polisi juga usut aktor dibalik pemalsuan tandatangan Anies-Sandi dan penyebaran berita hoax alias fitnah tersebut,"

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Tandatangan Palsu Anies-Sandi
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Hidayat Nur Wahid 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah adanya tandatangan yang menyatakan Anies Baswedan - Sandiaga uno akan menggunakan syariat Islam di Jakarta.

Hidayat mengatakan tandatangan Anies-Sandi dipalsukan dalam surat tersebut.

Hidayat meminta kepolisian mengusut tuntas informasi hoax tersebut layaknya polisi akan mengusut aktor dibalik pembuatan spanduk reaktif tentang tak salatkan jenazah pendukung penista agama.

"Harusnya polisi juga usut aktor dibalik pemalsuan tandatangan Anies-Sandi dan penyebaran berita hoax alias fitnah tersebut," kata Hidayat melalui pesan singkat, Minggu (19/3/2017).

Hidayat menegaskan informasi tersebut merupakan bukti baru Pilkada DKI telah dicemari fitnah atau hoax.

Baca: Ahok Mengaku Senang Menyendiri Saat Ditanya Olahraga Favorit

Baca: Ahok Bicara Soal Cinta Usai Nonton Bidah Cinta Bersama Istri

Baca: Blusukan di Basis Pemilih Ahok-Djarot, Ini Kata Anies Baswedan

Menurut Hidayat, perilaku seperti itu bisa terjadi ketika prinsip penghormatan kepada agama dan tokoh agama diabaikan.

"Malah penistaan agama dan permalukan tokoh agama dibiarkan tanpa penghukuman. Akibatnya machivelisme merajalela dan fitnah yang kasar pun dilakukan juga," ujar Hidayat.

Hidayat yakin informasi hoax tersebut tidak mempengaruhi elektabilitas Anies-Sandi.

Namun, Wakil Ketua MPR itu menyayangkan informasi tersebut.

Ia mengatakan fitnah tidak memiliki nilai positif untuk mengembangkan budaya politik yang beretika.

"Negara sudah kucurkan trilyunan rupiah, jangan sampai hasilnya hanyalah pemimpin rendahan karena didukung oleh proses fitnah dan pelanggaran hukum yang dibiarkan," kata Hidayat.

  Loading comments...
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas