Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Bayi Debora Meninggal

Apakah Pasal Pidana Bisa Dikenakan ke RS Mitra Keluarga Kalideres? Ini Pendapat Pengamat

"Ini terjadi karena tidak adanya standar nasional soal pelayanan kesehatan. Sistem pengawasan yang dilakukan pun dipertanyakan bagaimana."

Apakah Pasal Pidana Bisa Dikenakan ke RS Mitra Keluarga Kalideres? Ini Pendapat Pengamat
Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto (kanan), didampingi Direktur RS Mitra Keluarga Francisca D Permatasari (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait meninggalnya Bayi Debora di Kantor Dinkes DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2017). Dinas Kesehatan DKI Jakarta memanggil pihak RS Mitra Keluarga, Jakarta Barat, terkait meninggalnya bayi Tiara Debora Simanjorang (4 Bulan) akibat terlambat mendapat pertolongan. Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Masalah Kesehatan Marius Widjajarta menegaskan bahwa dalam menjalankan bisnis pelayanan kesehatan, pihak rumah sakit harus memahami betul landasan-landasan serta segala bentuk perundangan yang ada.

Hal ini untuk menghindari ketidakpahaman dalam menghadapi situasi-situasi tertentu, yang dapat menyebabkan akibat fatal.

Marius mengatakan hal ini berkaca kepada meninggalnya bayi Debora yang dianggap tidak mendapatkan penanganan serius ketika orang tua memutuskan menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sementara, RS Mitra Keluarga belum bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan.

"Ini terjadi karena tidak adanya standar nasional soal pelayanan kesehatan. Sistem pengawasan yang dilakukan pun dipertanyakan bagaimana. Menurut saya kesalahan RS Mitra Keluarga adalah manajemen yang tidak baik," katanya ketika dihubungi pada Kamis (14/9/2017) malam.

Dalam hal ini Marius menyoroti peran Kementerian Kesehatan untuk menangani permasalahan-permasalahan serupa yang sering terjadi.

Jika tidak ada kejelasan mengenai standar nasional yang dimaksud, yang menurutnya telah dicanangkan oleh WHO, ia menyebut permasalahan serupa akan kembali terjadi.

"Dengan tidak ada kejelasan soal standar nasional itu harga nyawa di Indonesia seolah murah. Padahal WHO sendiri telah menetapkan empat pilar, salah satunya soal standar nasional. Tapi kenapa hingga sekarang tidak dijalankan? Ini pekerjaan rumah Kemenkes."

Atas hal yang menimpa bayi Debora, ia sepakat jika rumah sakit itu mendapat sanksi bahkan hingga pembekuan izin, sebagai pembelajaran untuk rumah sakit lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apalagi jika mengacu kepada perundangan yang berlaku. Marius yang juga Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia menyebut setidaknya ada sejumlah hal yang diabaikan dari Undang-undang Kesehatan No 3 tahun 2009 yakni, Undang-undang Rumah Sakit No 44 tahun 2009 dan Undang-undang Konsumen No8 tahun 1999.

Baca: Dinkes DKI Turunkan Tim ke RS Mitra Keluarga Kalideres untuk Investigasi

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas