Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Ini Mekanisme Baru Laporan Pertanggungjawaban Uang Penyelenggaraan Tugas RT dan RW di Jakarta

Pemprov DKI Jakarta menetapkan mekanisme baru yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur mengenai uang penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Ini Mekanisme Baru Laporan Pertanggungjawaban Uang Penyelenggaraan Tugas RT dan RW di Jakarta
Tribunnews.com/Rina Ayu
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta menetapkan mekanisme baru yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur mengenai uang penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Perubahan mekanisme ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban menjadi lebih baik dan melibatkan publik.

Ada sejumlah hal yang berubah.

Baca: Ayo Cepat Daftar, Kuota Nikah Massal Pemprov DKI Saat Malam Tahun Baru Terbatas

Sebelumnya, 30.407 RT dan 2.732 RW melaporkan penggunaan dana bulanan kepada Pemprov DKI per tiga bulan.

“Ke depannya, RT dan RW tersebut mencatat pengeluaran bulanan dan melaporkan kepada warga dalam musyawarah RT atau RW, minimal sekali setiap 6 bulan sekali dan ditembuskan kepada lurah,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Kamis (7/12/2017) dalam keterangan yang diterima.

Gubernur Anies menambahkan, nantinya kelurahan akan membayarkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada RT dan RW paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Baca: Aksi Kecam Amerika Menjamur, Polri Pastikan Keamanan Warga Negara Asing

Penggunaan uang tersebut dicatat setiap bulannya dalam buku pengeluaran keuangan RT dan RW.

Anggaran untuk kebutuhan transfer ada di kelurahan, sehingga pertanggungjawaban yang dibutuhkan adalah bukti transfer dan tanda terima bahwa uang tersebut sudah disalurkan oleh kelurahan kepada RT dan RW.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas