Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Reklamasi Pantai Jakarta

Reklamasi Salahi Izin, Sandiaga Uno: Pemprov Tidak Boleh Kalah Atau Mengalah ke Pengembang.

"Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah lama dipetakan," ujar Sandiaga, saat ditemui di Balai Kota

Reklamasi Salahi Izin, Sandiaga Uno: Pemprov Tidak Boleh Kalah Atau Mengalah ke Pengembang.
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Foto udara kawasan proyek reklamasi Teluk Jakarta (bawah) di Pantai Utara Jakarta, Selasa (5/12/2017). Pemerintah pusat resmi mencabut penghentian sementara (moratorium) pembangunan Pulau C, D, dan G Reklamasi Teluk Jakarta pada 5 Oktober 2017, dengan demikian pembangunan reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno menilai ada kesalahan prosedur dalam proses perizinan diterbitkannya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi yang dilakukan pada masa kepemimpinan Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurutnya, klaim kesalahan tersebut sudah lama dipetakan oleh pihaknya.

"Ada kesalahan dalam pengajuan HGB tersebut dan ini sudah lama dipetakan," ujar Sandiaga, saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Oleh karena itu ia menyebut Gubernur DKI Anies Baswedan akhirnya mengirimkan surat permintaan penundaan dan pencabutan sertifikat HGB pulau reklamasi kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

Sandiaga pun mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI siap menerima konsekuensi dari pencabutan HGB tersebut.

Meskipun nominal ganti rugi dana yang harus dikembalikan kepada para pengembang cukup besar, yakni sekira Rp 483 miliar.

Uang tersebut memang telah diberikan pengembang untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Alhamdulillah kami kemarin sudah bersurat dan berproses, berapapun yang menjadi konsekuensi itu, tentunya kami siap hadapi," jelas Sandiaga.

Ia menegaskan bahwa sebagai Pemerintah Daerah, yang menjadi bagian dari negara, tentunya Pemprov DKI tidak boleh kalah maupun mengalah kepada para pengembang.

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas