Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Usulan Dishub DKI Sikapi Pencabutan Pergub Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin

"Ada beberapa opsi apakah nanti di balik sepeda motor ganjil, roda empat genap, apa dibikin sparator, itu masih dalam kajian. Masih tunggu kajian,"

Usulan Dishub DKI Sikapi Pencabutan Pergub Larangan Sepeda Motor Melintas di Jalan MH Thamrin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin di Kawasan Sarinah, Jakarta, Selasa (9/1/2018). Mahkamah Agung (MA) memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dibuat di era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Priyanto mengusulkan sejumlah pilihan untuk menata kendaraan usai dicabutnya Pergub larangan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

Dikatakan Priyanto, saat ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap beberapa opsi, termasuk ganjil genap sepeda motor dan pemberian sparator jalan.

Baca: Polisi Sarankan Anies Segera Buat Pergub Pembatasan Sepeda Motor Dengan Sistem Ganjil Genap

"Ada beberapa opsi apakah nanti di balik sepeda motor ganjil, roda empat genap, apa dibikin sparator, itu masih dalam kajian. Masih tunggu kajian," ungkap Priyanto di di Ruang Rapat Biro Hukum, Pemprov DKI, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Lebih lanjut, terkait konteks traffic demand management, kata Priyanto, opsi alternatif lain ialah rekayasa lalu lintas untuk jenis kendaraan setara.

Baca: Penyesalan Kasdi Injak Istri Hamil Tua Hingga Bayinya Meninggal Dunia

"Misalnya, kendaraan roda empat saja atau roda dua saja, itu lebih baik. Jika aturannya mix antara roda dua dan roda empat. Yang jelas untuk evaluasi nanti akan ada rekayasa simulasinya, ada software, beberapa alternatif yang akan kita tempuh, simulasi lalu lintasnya," ungkap Priyanto.

Sebelumnya diketahui, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra menyarankan agar pelarangan diganti dengan pembatasan, yakni dengan cara memberlakukan sistem ganjil genap yang selama ini diterapkan kepada kendaraan roda empat.

Baca: Mabes Polri Kejar Warga Negara Rusia Pembeli Video Porno Anak dengan Perempuan Dewasa

"Jadi pemberlakuan pelarangan sepeda motor berdasarkan pergub (lama) itu diganti dengan ganjil genap. Adanya pencabutan tersebut saya harapkan pemerintah juga mengganti pergubnya dengan ganjil genap. Jadi tidak serta merta kendaraan roda dua semua dibolehkan langsung di MH Thamrin," kata Halim di acara FGD di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/1/2018).

  Loading comments...
berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas