Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Yusril: Indonesia Bisa Jadi Negara Abu Nawas Kalau BPN Mudah Batalkan HGB

Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menilai HGB yang sudah diterbitkan tidak mudah untuk dibatalkan.

Yusril: Indonesia Bisa Jadi Negara Abu Nawas Kalau BPN Mudah Batalkan HGB
KOMPAS IMAGES
Yusril Ihza Mahendra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra menilai HGB yang sudah diterbitkan tidak mudah untuk dibatalkan.

Hal ini menjawab permintaan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau di kawasan reklamasi Teluk Jakarta.

Baca: JK dan Jokowi Sepakat Penenggelaman Kapal Hanya Tiga Tahun Saja

"Kecuali BPN menyadari adanya kesalahan administratif dalam penerbitannya. Itupun tidak mudah dilakukan, karena kesalahan administratif bukanlah kesalahan pemohon hak, tetapi kesalahan BPN sendiri," kata Yusril dalam keterangan yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Menurutnya, sekalipun BPN menyadari kesalahannya dalam penerbitan HGB, pembatalan HGB tak lantas menjadi mudah.

Tentu pihak pemohon HGB bisa tidak terima dengan pembatalan HGB yang sebelumnya sudah dia dapat, apalagi pembatalan HGB itu bukan karena kesalahan pemohon namun karena kesalagan BPN.

"Karena itu dalam praktek, pencabutan hak atas tanah yang dilakukan oleh BPN dengan dalih kesalahan administatif, umumnya kalah ketika digugat di PTUN sampai kasasi dan PK di Mahkamah Agung," kata Yusril.

Yusril menilai, langkah Anies melakukan pembatalan HGB sepihak, bisa menciderai prinsip yang penting di sini: kepastian hukum.

Dirinya mencontohkan, misalnya seseorang sudah punya sertifikat tanah rumah selama 25 tahun, suatu hari BPN membatalkan sertifikat itu secara sepihak gara-gara ditemukan kesalahan administratif saat penerbitan sertifikat itu seperempat abad silam.

"Negara ini bisa menjadi tak keruan bila pembatalan-pembatalan model begini kerap terjadi. Negara ini menjadi seperti negara Abu Nawas," kata Yusril.

Penerbitan HGB di Pulau D dilakukan sesuai perjanjian antara Pemerintah Daerah DKI dengan pengembang reklamasi. Pemerintah Daerah DKI punya Hak Pengelolaan (HPL) atas pulau buatan itu.

"BPN mustahil akan menerbitkab HGB tanpa persetujuan dan rekomendasi dari pemegang HPL yakni Pemda DKI. Karena itu BPN Jakarta Utara berkeras mengatakan bahwa penerbitan HGB di lahan pulau reklamasi telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Yusril.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga atas seluruh pulau hasil reklamasi antara lain pulau C, pulau D, dan pulau G.

Dalam surat bernomor 2373/-1.794.2 dan ditandatangani langsung Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan itu, ia beralasan saat ini pemprov DKI melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan serta pelaksanaan reklamasi.

Surat permohonan pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau Reklamasi tertanggal 29 Desember 2027 lalu itu juga, menjadi kelanjutan sikap pemprov DKI yang sebelumnya telah mencabut kegiatan pembahasanan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruag Kawasan AStrategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura).

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas