Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Soal Kasus Abu Tours, Ombdusman sebut Kemnag Lakukan Maladministrasi

Rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah gagal berangkat umroh

Soal Kasus Abu Tours, Ombdusman sebut Kemnag Lakukan Maladministrasi
Tribun Timur / Sanovra
Kepolisian memasang spanduk penyitaan aset milik bos Abu Tour berupa tanah dan rumah Abu Hamzah di Jl Tanggul Dg Patompo 1 Kecamatan Tamalate dan Kompleks Permata Mutiara Dg Tata, Makassar, Rabu (28/3). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman menemukan empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dan satu maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pariwisata, terkait penipuan dan gagal berangkat jamaah Umroh oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) PT Amanah Bersama Umat Tours alias Abu Tours.

Mengutip rilis informasi yang diterima Kontan.co.id, maladministrasi Kementerian Agama meliputi tidak kompeten, pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara, ditemukan satu maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata yaitu pengabaian kewajiban hukum.

Rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah gagal berangkat umroh dan laporan masyarakat korban PT Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sebelumnya, pada tahun 2017 Ombudsman telah mengeluarkan saran kepada Kementerian Agama terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon jamaah umroh sebanyak 56.000 jamaah. Dana yang hilang mencapai Rp 830 miliar.

Meskipun Kementerian Agama telah menindaklanjuti sebagian Saran Ombudsman dengan keluarnya PMA Nomor 8 Tahun 2018, penipuan dan kasus gagal berangkat ternyata terulang kembali di PT Abu Tours dengan jumlah korban yang lebih besar. Jumlah korban menjadi 86.000 jamaah dengan penggelapan dana sebesar Rp 1,8 triliun.

Hal tersebut juga terjadi di PPIU lainnya misalnya di PT Solusi Balad Lumampah jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama dalam pengawasan penyelenggaraan layanan ibadah umroh.

Pertama, Kementerian Agama tidak kompeten misalnya tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU sehingga banyak jamaah umroh yang gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU.

Kedua, Kementerian Agama juga melakukan pengabaian kewajiban hukum karena lambat dalam memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan, dan penggelapan dana jamaah.

Ketiga, terjadi pula praktik maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jamaah umroh.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Sanusi
Sumber: Kontan
  Loading comments...

Baca Juga

berita POPULER
© 2018 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas