Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Radikalisasi Secara Online itu Sebenarnya Bukan Fenomena Baru kata Sri Yunanto

Staf Ahli Menkopolhukam Dr. Sri Yunanto mengatakan radikalisasi secara online itu sebenarnya bukan fenomena baru.

Radikalisasi Secara Online itu Sebenarnya Bukan Fenomena Baru kata Sri Yunanto
ist
Sri Yunanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menkopolhukam Dr. Sri Yunanto mengatakan radikalisasi secara online itu sebenarnya bukan fenomena baru.

"Dulu ada kasus Alam Sutra dan penyerangan gereja di Medan. Itu termasuk self radicalization,” Sri Yunanto, Selasa (11/6/2019).

Selain itu, ujar Yunanto, dalam banyak diskusi publik dan kejadian terorisme, juga terungkap keberadaan lone wolf (aksi terorisme yang dilakukan sendirian).

"Tapi, itu juga sulit dibilang lone wolf, karena bisa jadi mereka lebih dulu terkait jaringan JAD atau JAKD, baru kemudian terjadi radikalisasi melalui online," kata Sri Yunanto..

Menyikapi radikalisasi via online atau medsos ini, lanjut Yunanto, pemerintah tidak bisa sendirian mengatasinya.

Pasalnya, perkembangan media online itu merupakan bagian dari kebebasan media melalui online yang faktanya tidak hanya membawa pengaruh baik, tetapi juga pengaruh buruk seperti pornografi, perjudian, dan terorisme.

“Inilah masalahnya karena yang menanggung beban negatif itu pemerintah, sementara penyedia platform enak-enak saja. Seperti di Youtube, kalau tayangannya banyak dapat iklan pasti mereka untung, sementara kalau ada konten tentang radikalisasi ini mereka cuci tangan, baru pemerintah yang take down,” urai pakar Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia ini.

Ke depan, lanjut Yunanto, masalah ini harus jadi agenda bersama untuk mengatasinya. Pertama bagaimana mengatasi kebebasan medsos, yang kontrolnya dibawah pemerintah dengan tetap bekerjasama dengan provider penyedia platform.

Ia mencontohkan, di Jerman, platform yang memuat konten negatif bisa kena denda sampai Rp 6 Miliar. Dan itu cukup efektif untuk mengerem keberadaan konten-konten negatif, terutama terorisme.

“Artinya, kalau platform tetap seenaknya dengan tidak melakukan screening, mereka pasti akan bangkrut kena denda. Saya rasa cara itu bisa diterapkan di Indonesia,” tuturnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Toni Bramantoro
  Loading comments...
© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas