Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Akan Kembali Panggil Setya Novanto untuk Tersangka Andi Narogong

"Jaksa akan memanggil lagi Setya Novanto sebagai saksi di sidang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menangani perkara itu, Irene Putri

KPK Akan Kembali Panggil Setya Novanto untuk Tersangka Andi Narogong
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Indonesia melakukan aksi menanggapi batalnya status tersangka Setya Novanto di area Car Free Day, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/10/2017). Aksi yang bertajuk 'Indonesia Berkabung' tersebut menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP serta mendukung KPK untuk mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kembali memanggil Ketua DPR Setya Novanto sebagai saksi di persidangan perkara kasus dugaan korupsi KTP-Elektronik (KTP-e) untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Jaksa akan memanggil lagi Setya Novanto sebagai saksi di sidang," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menangani perkara itu, Irene Putri, di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Setya Novanto seharusnya menjadi saksi pada hari Senin (9/10/2017) untuk terdakwa pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong yang didakwa mendapatkan keuntungan 1,499 juta dolar AS dan Rp1 miliar dalam proyek pengadaan KTP-e yang seluruhnya merugikan keuangan negara senilai Rp2,3 triliun.

Namun Novanto tidak hadir dengan dalih melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit. Saksi lain yang juga tidak hadir ialah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dengan dalih harus menghadiri "acara kenegaraan".

"Sidang selanjutnya akan kami panggil lagi," jawab Irene saat ditanya waktu pemanggilan Novanto selanjutnya.

Sidang hari Senin menghadirkan lima orang saksi.

Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; pensiunan Konsorsium PT Astragraphia, Yusuf Darwin Salim; Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, yang saat pengadaan KTP-e berlangsung menjabat Kepala Biro Hukum Kemendagri; Pegawai LKPP, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Setya Budi Arijanta; serta staf Pusat Teknologi dan Infomrasi Kementerian Luar Negeri yang saat pengadaan KTP-E merupakan staf di Lembaga Sandi Negara, Kristian Ibrahim Moekmin.

Dalam surat tuntutan dua terdakwa KTP-E yaitu Irman dan Sugiharto, JPU KPK dengan jelas mencantumkan nama Setya Novanto dalam prosess penganggaran dan pengadaan KTP-e.

Surat tuntutan menyebutkan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma menawarkan pertemuan kepada Irman dan Sugiharto: 'Kalau berkenan Pak Irman nanti bersama Pak Giarto akan saya pertemukan dengan Setya Novanto'; lalu terdakwa I bertanya: 'Buat apa?'; dijawab oleh Andi Agustinus: 'Masak nggak tahu, Pak Irman? Ini kunci anggaran, ini bukan di Ketua Komisi II, kuncinya di Setya Novanto'; dibalas oleh Terdakwa I: 'Oh..begitu'.

Baca: Dirjen Pajak: Dana 1,4 Miliar Dolar AS yang Ditransfer ke Singapura Milik 81 Pebisnis WNI

  Loading comments...
berita POPULER
© 2017 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas