Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Rapat Pleno Khusus Lemkaji Undang Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhanas

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI menggelar Rapat Pleno Khusus dengan mengundang Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan RI, J

Rapat Pleno Khusus Lemkaji Undang Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhanas
MPR RI

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI menggelar Rapat Pleno Khusus dengan mengundang Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu dan Gubernur Lemhannas RI, Letjend TNI (Purn.) Agus Widjojo, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Rapat pleno tersebut juga dihadiri Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. Mahyudin, S.T, M.M serta para Pimpinan Lemkaji MPR, Rully Chairul Azwar, Jafar Hafsah, Prof. Syamsul Bahri dan para anggota Lemkaji MPR.

Dalam sambutannya pada rapat pleno tersebut, Mahyudin mengungkapkan sesuai tugas dan wewenang MPR sesuai UU No.17 Tahun 2014 atau UU MD3 adalah membuat kajian ketatanegaraan berkaitan dengan pelaksanaan UUD.

“Lemkaji adalah salah satu unsur pelaksana amanah UU untuk membuat kajian tersebut. Untuk itu perlu tambahan masukan dan pemikiran dari elemen-elemen bangsa tentang berbagai isu yang dikaji dan saya mengapresiasi Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhannnas bersama-sama berdiskusi, memberikan sumbangsih pemikiran buat lembaga MPR ini tentang ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lemkaji sekaligus Pimpinan rapat Rully Chairul Azwar mengatakan lembaga yang dipimpinnya kali ini mengundang Panglima TNI, Menhan dan Gubernur Lemhannas menjadi narasumber untuk memberikan pemaparan dan masukan materi pembahasan utama mengenai ‘Pertahanan, Keamanan dan Wilayah Negara’.

Kepada para narasumber, Rully mengungkapkan bahwa Lemkaji memang sedang mengkaji persoalan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan dan wilayah negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam Pleno ini pembahasan lebih fokus ke masalah pertahanan. Sedangkan untuk materi keamanan akan dibahas nanti dengan unsur dari Polri.

“Kami mencatat ada beberapa persoalan yang terkait dengan pertahanan yang menjadi isu di masyarakat. Misalnya tentang sistem Hankamrata sesuai amanah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 30 ayat (2) apakah masih relevan. Kami melihat tentu masih relevan karena ancaman masih terlihat tapi bentuknya tidak seperti dulu saat para founding fathers kita merumuskan. Waktu itu ancaman fisik jelas terlihat tapi saat ini ancaman fisik jauh lebih sedikit dan tidak terlihat. Yang terlihat adalah ancaman proxy war dan cyber war.

Lalu soal hubungan TNI dan Polri dalam tugas di lapangan. Hal-hal itulah antara lain yang kami kaji dan kami minta masukan serta pandangan dari unsur pertahanan RI. Selain itu masih ada lagi misalnya soal pemisahan TNI Polri, industri pertahanan, intelijen, dan tentang tindak pidana terorisme,” terangnya.

Dalam paparan awal Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengungkapkan bahwa dalam masalah pertahanan, Presiden RI telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Pertahanan untuk melaksanakan pertahanan negara dari segala ancaman yang ada.

“Adapun ancaman terhadap pertahanan negara dilihat dari hakikat ancaman, dari situlah kita bisa mengatasinya. Selain itu dilihat juga dari postur alat pertahanan negara yakni TNI bagaimana kekuatan personilnya, bagaimana alutsistanya, lalu dikondisikan dengan hakikat ancaman sehingga kita bisa mengatasinya secara efektif dan efisien. Jadi dalam menghadapi ancaman, tidak asal beli alutsista dan tidak asal mengerahkan semua kekuatan pertahanan tapi tidak tahu arahnya,” katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas