Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Demokrasi Pancasila Harusnya Menyatukan Bangsa

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi langsung dari penerapan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berpijak pada Sila keempat Pancasila y

Demokrasi Pancasila Harusnya Menyatukan Bangsa
MPR RI

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi langsung dari penerapan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berpijak pada Sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Karena disandarkan pada Sila keempat, maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menyatukan bangsa bukan malah memecah belah bangsa.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI dalam acara Seminar Kebangsaan dengan acara tunggal Pidato Kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia" di hadapan 1.000 peserta lintas profesi, agama dan keyakinan, bekerjasama dengan Universitas Kanjuruan Malang yang dihelat di aula Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada Rabu malam 3 April 2019 di Malang, Jawa Timur.

Lebih lanjut Legislator asal daerah pemilihan Malang Raya memaparkan bahwa hakikat dari Pemilu adalah wujud dari daulat rakyat. Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan dengan tujuan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya sila Keadilan Sosial. Pelaksanaan Pemilu juga tidak bisa dilepaskan dari Sila Ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Bukan hanya itu agenda Pemilu adalah tunggal yaitu untuk memilih pemimpin bangsa. Agenda pemilu bersifat nasional, karena itulah segenap peserta pemilu tidak perlu lagi mempersoalkan konsensus nasional kebangsaan dan kenegaraan yang sudah final disepakati.

"Segenap peserta pemilu tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk menunggangi pesta demokrasi ini dengan tujuan menghancurkan bangsa Indonesia. Segenap peserta pemilu harus taat dan patuh kepada aturan yang ada sebagaimana tertera dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," jelas Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pada bagian lain, penerima Best Achiever in Legislator 2018 dari Obsession Awards kembali menekankan bahwa pemilu merupakan agenda rutin 5 tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu jangan sampai mencabik-cabik Persatuan dan Kesatuan bangsa.

"Ingat lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah teman berfikir. Ingat pemilu bukan segala-galanya, yang paling penting adalah Persatuan dan Kesatuan bangsa," beber Wasekjen DPP PDI Perjuangan.

Terakhir, Ketua Badan Sosialiasi 4 Pilar MPR RI meminta kepada segenap masyarakat dan pemilih untuk jeli dan memeloloti dengan seksama rekam jejak kontestan peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar rakyat jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Sehingga adagium Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan) betul-betul dapat diterapkan dengan tepat di Negara Pancasila.

"Saya mengajak rakyat Indonesia harus objektif dan sungguh-sungguh dalam memberikan penilaian kepada segenap kontestan. Masih ada waktu untuk berfikir dan merenung dan menjatuhkan pilihan pada 17 April yangvakan datang. Ingat pemilu merupakan Mahkamah Rakyat, dimana rakyat yang menjadi hakim yang akan memutuskannya. Karena itulah jangan sampai salah dalam memilih pemimpin," demikian penjelasan Basarah. (*)

Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Content Writer
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas