Tribunnews.com

KPK Bidik Pungutan Liar Kepala Sekolah dan Guru

Rabu, 3 Agustus 2011 11:59 WIB
KPK Bidik Pungutan Liar Kepala Sekolah dan Guru
tribunnews.com, bian harnansa
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Vanroy Pakpahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi akan menindak tegas oknum kepala sekolah dan guru yang masih melakukan pungutan liar terhadap orang tua murid. KPK pun bersiap membentuk tim untuk itu.

“Kita terus memantau dan segera membentuk tim untuk mengevaluasi  praktik pungutan liar di sekolah,” kata Wakil Ketua KPK M Jasin saat dihubungi wartawan, Rabu (3/8/2011).

Ditegaskan Jasin, praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan guru termasuk bagian dari tindak pidana korupsi. Pasalnya, setiap sekolah, terutama yang berstatus negeri, sudah mendapatkan dana BOS (Dana Bantuan Operasional) sekolah untuk kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga, jika ada praktik pungutan liar dengan alasan untuk kegiatan operasional sekolah yang tidak dicukupi oleh dana BOS, besar kemungkinan si oknum yang melakukan pungutan liar, telah menyelewengkan dana BOS itu sendiri.

“Oknum kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan liar diduga menyelewengkan dana BOS,” ucap Jasin.

Dikatakan Jasin, berdasarkan aturan Pasal 12 c UU nomor 31 tahun 1999  sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), perbuatan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru, dapat dikategorikan sebagai gratifikasi.

“Gratifikasi itu tidak hanya penyelenggara negara tetapi pegawai negeri juga, besar atau kecil pungutan tapi kalau pegawai negeri terima uang di luar gaji yang berhubungan dengan pekerjaannya adalah suap dan korupsi,” katanya.

Terkait rencana pembentukan tim untuk menindak dugaan pungutan liar yang dilakukan oknum kepala sekolah dan guru itu, KPK, kata Jasin, akan berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Selain membentuk tim, KPK juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban praktik pungutan liar untuk melapor ke KPK.

“Ya tentunya laporan itu kita kaji dan periksa dulu kebenarannya, baru nanti ada tindak lanjutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh segera mengeluarkan peraturan larangan pungutan di sekolah yang di dalamnya diatur pula jenis sanksinya. Kemendiknas telah menerjunkan tim khusus bekerjasama dengan Kementerian Dalam negeri untuk mengawasi pungutan di sekolah tanah air saat penerimaan siswa baru pada 18-22 Juli lalu.

Dari 1.289 sekolah yang diselidiki dari tingkat SD, SMP, SMA , dan SMK, ditemukan sembilan jenis pungutan. Pungutan itu dikemas dalam bentuk pungutan administrasi, pendaftaran, uang gedung, seragam, biaya ujian, dan pungutan sesuai kebutuhan sekolah masing-masing.

1 Komentar

Silahkan login untuk memberikan komentar
  • ciplukan-Rabu, 3 Agustus 2011 Laporkan
    ok banget bos!, coba aja ke rsbi. Bos gak ada artinya
© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved