Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Saksi: Mekanisme Transaksi Asian Agri Sesuai Standar

engadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menyidangkan kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri

Laporan wartawan tribunnews.com, samuel febriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menyidangkan kasus dugaan penggelapan pajak  PT Asian Agri dengan terdakwa Suwir Laut, Manajer Pajak perusahaan tersebut, kemarin.

Agenda sidang adalah mendengar keterangan ahli yang diajukan oleh pihak Suwir Laut, yaitu Ketua Pelaksana Harian Komisi Minyak Sawit Indonesia, Rosediana.

Dalam kesaksiannya, Rosediana mengatakan, mekanisme transaksi perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sesuai standar perdagangan yang berlaku.

"Transaksi yang dilakukan Asian Agri wajar dan sesuai  dengan standar perdagangan yang berlaku," katanya di dalam persidangan.

Ia menjelaskan, instrumen yang digunakan dalam pemasaran minyak sawit seperti transfer pricing, hedging, forward contract dan sebagainya telah diatur dalam UU Bursa Komoditi Indonesia.

Hal ini dikatakan Rosediana terkait dakwaan Jaksa penuntut Umum (JPU) bahwa Asian Agri melakukan penjualan minyak terhadap perusahaan sendiri untuk mengakali pajak, walaupun hal tersebut diperbolehkan oleh UU.

"Penentuan transfer princing adalah suatu kebijakan dari perusahaan untuk menjual ke afiliasi yaitu manajemen resiko mengurangi kerugian. Seperti saya jual ke perusahaan di Hongkong, dari Hongkong dijual lebih mahal. Itu lazim, wajar dan biasa, baik menurut UU kita maupun menurut OICB (perkumpulan negara penghasil minyak sawit)," kata Rosediana di depan majelis hakim yang dipimpin Martin Ponto.

Ahli lainnya yang juga dihadirkan dalam persidangan oleh Suwir Laut adalah, ahli agrikultur Institut Pertanian Bogor (IPB), Dhamayanti Adhidarma. Dalam keterangannya ia menyatakan berdasarkan riset kebun Asian Agri telah menerapkan prinsip Good Agriculture Practice.

Keterangan ahli agrikultur IPB ini terkait dakwaa JPU yang menyatakan Asia Agri membuat laporan fiktif adanya biaya riset untuk menghindari pajak.

  Loading comments...
© 2016 TRIBUNnews.com All Right Reserved
Atas