Tribunnews.com

FGII: Guru di Indonesia Seperti Kelinci Percobaan

Jumat, 27 Juli 2012 09:19 WIB
FGII: Guru di Indonesia Seperti Kelinci Percobaan
(Tribunnews/Hendra Gunawan)
Kegiatan belajar di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Bathin, Jakarta 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) menilai keberadaan guru ibarat kelinci percobaan yang selalu diujicobakan melalui berbagai aturan-aturan dan kebijakan yang mengatur keberadaan guru. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FGII, Iwan Hermawan dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.

Iwan menuturkan, pada masa orde baru pemerintah mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), namun sejak tahun 1990 SPG dibubarkan padahal ini merupakan proses pendidikan guru pada pendidikan menengah yang berhasil menciptakan para pendidik bukan hanya pengajar.

"Pada tahun 1992 pemerintah membubarkan IKIP dan diubah menjadi Universitas-universitas umum yang didalamnya ada fakultas pendidikan, padahal IKIP merupakan perguruan tinggi yang menghasilkan guru-guru profesional," kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan juga menceritakan bahwa untuk tenaga pendidik pemerintah juga membuka program Akta mengajar namun gaung tentang pelaksanaan program kompetensi mengajar akta mengajar seperti samar terdengar. Sudah menjadi rahasia umum di negeri ini kalau sudah ganti pemimpin sama dengan ganti kebijakan. Andai kebijakan sama dengan menteri sebelumnya, paling tidak namanya diganti meskipun sebenarnya substansinya sama.

Menurut Iwan hal tersebut sangat membingungkan, padahal, lanjutnya, dasar konstitusional program Akta mengajar adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 013/U/1998 tentang Program Pembentukan Kemampuan Mengajar. Keputusan Menteri tersebut adalah jawaban kompleksitas persoalan dunia pendidik yang kurang mampu mengajar di tenaj badai perubahan.

Namun kemudian landasan ini dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan keluarnya UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, Permendiknas No. 8 Tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru dalam jabatan, Permendiknas No. 9 tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan. Sehingga dengan demikian pengangkatan guru tidak lagi dikenal adanya akta mengajar.

Iwan mengatakan bahwa semenjak keluarnya regulasi tersebut diatas, maka program peningkatan guru dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melalui sertifikasi guru. Awalnya bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui Uji Profesi Guru dengan ketentuan 40% teori dan 60% praktek dan bagi calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru.

Akan tetapi karena desakan politik dari Komisi X DPR maka bagi guru dalam jabatan sertifikai diubah menjadi program portofolio, namun karena dianggap kurang berhasil maka diperbaharui lagi pada tahun 2011 dengan program Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) dan pada tahun 2012 diperbaharui lagi sebelum PLPG guru harus mengikuti Ujian Kompetensi Awal (UKA). Dari hasil UKA 2012 yang hanya menguji kognisi guru maka diketahui hasilnya bahwa rata-rata nilainya 42 dari seharusnya nilai maksimal 100.

Iwan melanjutkan, atas dasar tersebut kemudian Kemendikbud menganggap kualitas guru rendah sehingga perlu adanya Uji Sertifikasi Ulang bagi yang sudah bersertifikasi namun setelah diprotes oleh beberapa organisasi profesi guru maka Uji Sertifikasi Ulang berubah menjadi Uji Kempetensi Guru yang tidak berpengaruh terhadap Sertifikasi dan Tunjangan Profesi.

"Padahal pemerintah sering membanggakan hasil pendidikan berupa hasil Ujian Nasional yang tinggi tingkat kelulusannya dan banyaknya siswa Indonesia yang mendapat juara Olimpiade mata pelajaran di tingkat Internasional," jelas Iwan.

Oleh karena itu, FGII menilai Kemendikbud tidak mempunyai program yang jelas dalam upaya peningkatan profesi guru, yang dilakukan hanya program temporer seiring dengan penggantian pejabat dan struktur di lingkungan Kemendikbud saja.

Maka atas dasar itu, FGII menolak pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) 2012 yang hanya pemborosan biaya dan sebagai bukti kurangnya kepercayaan antar Lembaga satu dengan lembaga lainnya di Kemendikbud yang melaksanakan Program Peningkatan Profesi Guru, atau malah hanya bentuk reubutan proyek belaka.

© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved