Tribunnews.com

KPU Pastikan Anggaran Sidalih Tak Ada dari Asing

Senin, 8 April 2013 22:38 WIB
KPU Pastikan Anggaran Sidalih Tak Ada dari Asing
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum memastikan, anggaran pendanaan Sistem Data Pemilih (Sidalih) tak berasal dari asing. Seluruh pembiayaan dan dana Sidalih didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

"Dana Sidalih dari APBN. Semua infrastruktur dari kita. Termasuk operator akan dipegang teman-teman," ungkap komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan saat ditemui di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2013).

Menurut Ferry, soal apa itu Sidalih akan disampaikan KPU saat melakukan koordinasi bersama Komisi II DPR RI pada Selasa (9/4/2013), yang rencananya dimulai pukul 14.00 WIB. Ikut dalam rapat koordinasi adalah Badan Pengawas Pemilu.

"Jadi nanti membahas soal tahapan dan koordinasi. Tapi nanti juga enggak khusus soal Sidalih. Lebih pada persiapan penyelenggaraan pemilu saja," sambung Ferry.

Sebelumnya, Wakil Ketuua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo mewanti-wanti terkait Sidalih untuk Pemilu 2014, KPU tidak menggunakan dana asing, tapi harus berasal dari anggaran negara.

"Dalam rangka menjalankan pemilu berdaulat, semuanya kita siapkan. Dana pemilu semuanya harus dari rakyat, tidak dari dana asing. Seluruh Komisi II menolak dana asing," terang Arif sambil menegaskan putusan politik ini bulat.

Menurut Arif, putusan politik bahwa pendanaan pemilu dari dana negara juga berlaku untuk Sidalih sebagai instrumen pemutakhiran data pemilih. Komisi II tidak ingin, ada campur tangan asing masuk dalam Sidalih.

Sebelumnya sistem informasi politik (Sipol) sudah terindikasi mendapatkan bantuan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES). Karenanya, Sidalih harus terbebas dan mandiri dilakukan KPU, bukan oleh asing.

"Kalau nekat lagi kita semprit. Dulu sudah pernah kita teriaki soal Sipol karena pakai bantuan asing. Kita akan protes keras soal Sidalih jika sama seperti Sipol. Kalau tetap dilaksanakan, berarti ada tujuan tertentu," tukas Arif.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai Sidalih sangat strategis. Karena di dalamnya memuat data pemilih. Maka cukup beralasan jika peserta pemilu mempertanyakan kwalitas dan ketahanan sistem Sidalih dari serangan peretas.

© 2014 TRIBUNnews.com All Right Reserved